Wednesday, November 18, 2026
Sains

Arab Saudi, OECD, dan GPAI Gelar Sesi Alat Kebijakan AI di Forum UNESCO Riyadh

Arab Saudi, OECD, dan GPAI Gelar Sesi Alat Kebijakan AI di Forum UNESCO Riyadh

Arab Saudi, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) menggelar side event bertema alat kebijakan kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence di Riyadh. Acara itu bertujuan membantu negara-negara merancang dan menerapkan kebijakan AI sesuai prioritas nasional dan tingkat kesiapan digital masing-masing.

Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 18 September 2026, OECD memberikan gambaran umum tentang platform untuk mengembangkan dan menilai kebijakan AI serta cara menggunakannya. OECD juga memaparkan sumber daya dan panduan alat tersebut, yang memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya negara-negara serta mendukung penerapan OECD AI Principles untuk mendorong inovasi dan melindungi hak asasi manusia.

Acara itu mencakup sesi kelompok kerja praktik langsung, tempat perwakilan negara menggunakan platform untuk mengidentifikasi prioritas mereka, menilai kebijakan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, meninjau pengalaman relevan dari negara lain, dan menentukan langkah praktis untuk mengembangkan kebijakan AI yang memenuhi kebutuhan negara mereka.

Platform untuk Menilai dan Mengembangkan Kebijakan AI

Inti dari sesi di Riyadh adalah platform yang dikembangkan untuk membantu negara-negara mengembangkan sekaligus menilai kebijakan AI mereka. OECD menyajikan gambaran umum tentang platform tersebut dan menjelaskan bagaimana platform itu dapat digunakan oleh pemerintah. Selain itu, OECD memaparkan sumber daya dan panduan yang menyertainya.

Menurut SPA, sumber daya dan panduan itu memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya masing-masing negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa alat kebijakan AI tidak dirancang sebagai cetak biru tunggal yang berlaku sama di semua tempat. Sebaliknya, alat itu disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan budaya negara pengguna.

Platform tersebut juga mendukung penerapan OECD AI Principles. Dua tujuan yang disebutkan adalah mendorong inovasi dan melindungi hak asasi manusia. Keduanya disebut berdampingan dalam materi yang dipaparkan OECD, bukan sebagai dua hal yang saling bertentangan.

Bagaimana sebuah negara bisa menilai kebijakan AI-nya sendiri tanpa alat ukur yang jelas? Pertanyaan itu tampaknya menjadi salah satu latar yang mendorong penyelenggaraan sesi tersebut, karena platform yang diperkenalkan OECD memang ditujukan untuk penilaian kebijakan, bukan sekadar penyusunan kebijakan baru.

Dalam sesi kelompok kerja, perwakilan negara tidak hanya mendengarkan presentasi. Mereka menggunakan platform secara langsung untuk mengidentifikasi prioritas masing-masing. Setelah itu, mereka menilai kebijakan yang sudah ada di negara mereka.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dan prioritas yang telah ditetapkan. Para peserta juga meninjau pengalaman relevan dari negara lain sebagai bahan pembanding. Dari situ, mereka menentukan langkah praktis untuk mengembangkan kebijakan AI yang sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Urutan kerja itu menunjukkan bahwa sesi tersebut bersifat operasional. Peserta membawa pulang bukan hanya pemahaman konseptual, tetapi juga hasil penilaian awal atas kebijakan AI di negara mereka.

Kesiapan Digital dan Prioritas Nasional sebagai Titik Awal

SPA menyebut bahwa acara itu bertujuan mendukung negara-negara dalam merancang dan menerapkan kebijakan AI sesuai prioritas nasional dan tingkat kesiapan digital mereka. Dua variabel itu—prioritas nasional dan kesiapan digital—ditempatkan sebagai titik awal, bukan sebagai catatan tambahan.

Artinya, pendekatan yang diperkenalkan tidak mengasumsikan semua negara berada pada tahap yang sama. Negara dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda dapat memakai alat yang sama dengan cara yang berbeda, sesuai prioritas yang mereka tetapkan sendiri.

Mengapa tingkat kesiapan digital penting dalam menyusun kebijakan AI? Karena kebijakan yang tidak memperhitungkan kapasitas yang ada berisiko tidak dapat dijalankan. Sesi di Riyadh tampaknya mengakui hal itu dengan menjadikan kesiapan digital sebagai salah satu pertimbangan utama.

Pada saat yang sama, prioritas nasional disebut lebih dulu. Ini menempatkan keputusan tentang arah kebijakan AI di tangan masing-masing negara, sementara platform dan panduan berfungsi sebagai alat bantu.

Konferensi ini merupakan bagian dari UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang berlangsung di Riyadh. Penyelenggaraan forum itu di Riyadh menjadi latar bagi side event yang digelar bersama oleh Arab Saudi, OECD, dan GPAI.

Bagaimana tiga pihak dengan mandat berbeda bisa bekerja dalam satu sesi yang sama? Arab Saudi hadir sebagai tuan rumah dan pihak penyelenggara, OECD menyediakan platform beserta sumber daya dan panduannya, sementara GPAI terlibat sebagai mitra dalam penyelenggaraan side event tersebut.

Pembagian peran itu terlihat dari isi acara. OECD yang memberikan gambaran umum platform dan menjelaskan cara penggunaannya. OECD pula yang memaparkan sumber daya dan panduan yang memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya negara-negara serta mendukung penerapan OECD AI Principles.

Sementara itu, sesi kelompok kerja menjadi ruang bagi perwakilan negara untuk memakai platform secara langsung. Di sinilah fungsi alat kebijakan itu diuji pada kasus nyata masing-masing negara.

Apakah alat kebijakan yang sama bisa relevan bagi negara dengan konteks ekonomi dan budaya yang sangat berbeda? Materi OECD menyatakan bahwa sumber daya dan panduannya memang memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya negara-negara. Pernyataan itu menjadi dasar klaim relevansi lintas konteks dalam sesi tersebut.

Yang jelas, sesi itu tidak berhenti pada presentasi. Ada rangkaian langkah yang harus diselesaikan peserta: mengidentifikasi prioritas, menilai kebijakan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, meninjau pengalaman negara lain, lalu menentukan langkah praktis.

Rangkaian itu mencerminkan cara kerja yang bertahap. Penilaian datang sebelum perumusan langkah, dan pengalaman negara lain dipakai sebagai bahan sebelum keputusan akhir diambil.

Dalam konteks forum yang membahas etika AI, penempatan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan penerapan OECD AI Principles menjadi bagian dari kerangka yang dipaparkan. SPA menyebut bahwa panduan tersebut mendukung penerapan prinsip-prinsip itu untuk mendorong inovasi dan melindungi hak asasi manusia.

Dua tujuan itu disebut bersama dalam satu kalimat. Tidak ada keterangan dalam rilis yang menempatkan salah satunya sebagai prioritas di atas yang lain.

Bagaimana negara menyeimbangkan dorongan inovasi dengan perlindungan hak asasi manusia dalam satu kerangka kebijakan? Pertanyaan itu relevan dengan isi sesi, meski rilis SPA tidak memuat pembahasan khusus mengenai cara penyeimbangannya.

Yang tercatat adalah bahwa platform dan panduan OECD dirancang untuk mendukung kedua hal tersebut sekaligus. Peserta sesi kemudian memakai platform itu untuk menilai kebijakan di negara masing-masing.

Side event ini berlangsung di Riyadh pada 18 September 2026, sebagaimana dilaporkan SPA. Acara itu menjadi bagian dari rangkaian UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang digelar di kota yang sama.

Dengan melibatkan perwakilan negara dalam sesi kelompok kerja, acara itu menghasilkan bahan penilaian yang spesifik untuk tiap negara. Peserta mengidentifikasi prioritas mereka sendiri, bukan prioritas yang ditetapkan penyelenggara.

Apakah hasil sesi kelompok kerja akan ditindaklanjuti setelah forum berakhir? Rilis SPA tidak menyebutkan rencana tindak lanjut, mekanisme pelaporan, atau jadwal pertemuan berikutnya.

Rilis itu juga tidak menyebutkan jumlah negara yang diwakili dalam sesi tersebut, daftar peserta, atau nama pejabat yang hadir. Tidak ada pula keterangan mengenai jumlah sesi kelompok kerja yang digelar.

Selain itu, tidak ada rincian tentang isi teknis platform di luar keterangan bahwa platform itu digunakan untuk mengembangkan dan menilai kebijakan AI, serta bahwa sumber daya dan panduannya memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya negara-negara.

Rilis SPA juga tidak memuat pernyataan kutipan dari pejabat Arab Saudi, OECD, maupun GPAI. Tidak ada angka yang disebutkan terkait jumlah peserta, jumlah negara, atau cakupan platform.

Yang tersedia adalah gambaran tentang tujuan acara, peran OECD dalam memaparkan platform, dan rangkaian langkah yang dilakukan peserta dalam sesi kelompok kerja. Dari situ, sidang di Riyadh tampak difokuskan pada penggunaan alat kebijakan secara praktis, bukan pada pernyataan umum tentang pentingnya AI.

Bagaimana sebuah negara menentukan bahwa kebijakan AI-nya sudah memadai? Dalam sesi itu, jawabannya tampak terletak pada proses penilaian: membandingkan prioritas dengan kebijakan yang ada, lalu mengidentifikasi kesenjangan di antaranya.

Proses itu kemudian dilengkapi dengan tinjauan atas pengalaman relevan dari negara lain. Pengalaman itu menjadi bahan sebelum peserta menentukan langkah praktis yang sesuai dengan kebutuhan negara mereka.

Dengan urutan seperti itu, sesi di Riyadh menempatkan penilaian dan perbandingan sebagai dasar pengambilan langkah, bukan sebagai kegiatan terpisah setelah kebijakan dijalankan.

Apakah pendekatan semacam ini akan dipakai lagi dalam forum-forum berikutnya? Rilis SPA tidak memberikan keterangan mengenai hal itu.

Yang dapat dipastikan dari rilis tersebut adalah tiga pihak—Arab Saudi, OECD, dan GPAI—berperan dalam penyelenggaraan side event itu, dan OECD menjadi pihak yang memaparkan platform beserta sumber daya dan panduannya.

Sesi kelompok kerja menjadi bagian yang disebut secara khusus dalam rilis, dengan lima langkah yang dilakukan peserta: mengidentifikasi prioritas, menilai kebijakan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, meninjau pengalaman relevan dari negara lain, dan menentukan langkah praktis.

Lima langkah itu dirangkai dalam satu rangkaian kerja yang berujung pada pengembangan kebijakan AI yang memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Tujuannya dinyatakan sejak awal: mendukung negara-negara merancang dan menerapkan kebijakan AI sesuai prioritas nasional dan tingkat kesiapan digital mereka.

Dengan demikian, sesi di Riyadh mempertemukan kerangka kerja OECD, keikutsertaan GPAI, dan tuan rumah Arab Saudi dalam satu acara yang berlangsung di sela-sela forum UNESCO tentang etika AI.

Apa tujuan side event AI di Riyadh itu? Acara yang digelar Arab Saudi, OECD, dan GPAI itu bertujuan mendukung negara-negara merancang dan menerapkan kebijakan AI sesuai prioritas nasional dan tingkat kesiapan digital masing-masing. SPA melaporkan acara itu menjadi bagian dari UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence di Riyadh pada 18 September 2026. OECD memaparkan platform untuk mengembangkan dan menilai kebijakan AI beserta cara penggunaannya.

Apa peran OECD dalam acara tersebut? OECD memberikan gambaran umum tentang platform untuk mengembangkan dan menilai kebijakan AI serta cara menggunakannya. OECD juga memaparkan sumber daya dan panduan alat tersebut, yang memperhitungkan konteks ekonomi dan budaya negara-negara. Menurut SPA, panduan itu mendukung penerapan OECD AI Principles untuk mendorong inovasi dan melindungi hak asasi manusia. OECD tidak disebut memaparkan rincian teknis lain di luar itu.

Apa yang dilakukan peserta dalam sesi kelompok kerja? Perwakilan negara menggunakan platform untuk mengidentifikasi prioritas mereka, menilai kebijakan yang ada, dan mengidentifikasi kesenjangan. Mereka juga meninjau pengalaman relevan dari negara lain, lalu menentukan langkah praktis untuk mengembangkan kebijakan AI yang memenuhi kebutuhan negara masing-masing. SPA menyebut sesi itu sebagai sesi kerja praktik langsung, bukan sekadar presentasi.

Apa kaitan acara ini dengan UNESCO Global Forum? Side event ini digelar sebagai bagian dari UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang berlangsung di Riyadh. SPA melaporkan acara itu berlangsung pada 18 September 2026 di Riyadh. Forum tersebut menjadi payung penyelenggaraan sesi bertema alat kebijakan AI yang digelar bersama oleh Arab Saudi, OECD, dan GPAI.

Apakah ada rincian lain yang disebutkan SPA? Rilis SPA tidak menyebut jumlah negara peserta, daftar peserta, nama pejabat, atau kutipan pernyataan. Tidak ada pula keterangan tentang rencana tindak lanjut, mekanisme pelaporan, atau jadwal pertemuan berikutnya. Rincian teknis platform di luar keterangan bahwa platform itu digunakan untuk mengembangkan dan menilai kebijakan AI juga tidak dipaparkan.