Menlu Saudi pimpin rapat damai Palestina di New York bersama Prancis, Inggris, Kanada

Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah memimpin bersama sebuah pertemuan tingkat tinggi bertajuk “The Road Ahead: One Year after the New York Declaration and the Comprehensive 20-point Peace Plan for Gaza” di New York, bersama Prancis, Inggris, dan Kanada. Pertemuan itu digelar pada 23 September 2026, tepat setahun setelah Deklarasi New York dan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza diperkenalkan.

Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA, dalam pidatonya Pangeran Faisal menyampaikan penghargaan atas langkah Prancis, Inggris, Kanada, dan sejumlah negara yang terus bertambah dalam mengakui Negara Palestina. Ia menyerukan kepada negara-negara yang belum mengambil langkah itu agar segera melakukannya.

Seruan pengakuan itu menjadi salah satu pesan utama dalam pertemuan tersebut. Dengan empat negara co-chair—Saudi, Prancis, Inggris, dan Kanada—forum ini mempertemukan pihak-pihak yang telah mengakui Palestina dan yang belum, dalam satu ruang yang sama. Apakah pengakuan dari negara-negara Eropa itu akan mendorong negara lain mengikuti langkah serupa, atau justru berhenti pada pernyataan politik tanpa dampak di lapangan?

Pangeran Faisal menekankan perlunya menghadapi perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan kebijakan aneksasi. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga status quo historis dan hukum Al-Quds, serta menolak kekerasan, kebencian, dan hasutan dari semua pihak.

Pernyataan itu menyentuh tiga isu yang selama ini menjadi titik gesekan utama: permukiman, Al-Quds, dan hasutan. Ketiganya disebut secara eksplisit sebagai hal yang harus dihadapi, bukan sekadar diperhatikan. Mungkinkah pertemuan tingkat tinggi semacam ini menghasilkan mekanisme pengawasan yang nyata, atau hanya mengulang posisi yang sudah lama disuarakan?

Mengenai Gaza, ia menyerukan implementasi penuh dan segera atas rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik. Rencana itu harus menjamin akses bantuan tanpa hambatan dan mengarah pada penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Nasional Palestina.

Penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Nasional Palestina menjadi salah satu poin paling konkret dalam pidato tersebut. Gaza dan Tepi Barat selama ini berada di bawah kendali politik yang berbeda, dan penyatuan keduanya menuntut kesepakatan internal Palestina yang belum terwujud. Bagaimana penyatuan itu bisa dijalankan tanpa kesepakatan di antara faksi-faksi Palestina sendiri?

Pangeran Faisal menegaskan bahwa keamanan harus dibangun di atas kepentingan bersama, bukan dengan mengorbankan pihak lain. Ia menekankan bahwa terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berakhirnya pendudukan merupakan pilar fundamental bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

Pandangan itu membalik logika keamanan yang sering dipakai untuk membenarkan status quo: keamanan tidak dicapai dengan menekan satu pihak, melainkan dengan memenuhi hak politik pihak yang selama ini tertahan. Apakah kerangka berpikir ini akan diterima oleh semua pihak yang duduk di meja perundingan?

Ia menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab, resolusi-resolusi PBB yang relevan, dan Deklarasi New York.

Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi PBB menjadi rujukan yang disebut berulang kali dalam diplomasi Saudi soal Palestina. Keduanya menawarkan kerangka yang sudah lama ada, namun implementasinya selalu terhenti pada persoalan-persoalan pokok: perbatasan, Al-Quds, pengungsi, dan permukiman. Apakah setahun setelah Deklarasi New York, kerangka itu kini lebih dekat pada pelaksanaan?

Pertemuan di New York itu berlangsung di sela-sela agenda diplomasi tingkat tinggi yang biasa digelar pada September. Kehadiran Prancis, Inggris, dan Kanada sebagai co-chair menunjukkan bahwa isu Gaza dan Palestina tetap menjadi prioritas bagi sebagian negara Barat, terutama setelah gelombang pengakuan atas Negara Palestina.

Namun, pertemuan itu sendiri tidak disebutkan menghasilkan dokumen atau komitmen baru di luar pernyataan yang disampaikan. SPA tidak menyebut jumlah negara yang hadir, tidak merinci isi rencana 20 poin tersebut, dan tidak menyebutkan apakah ada negara yang menyatakan akan mengakui Palestina setelah pertemuan.

Yang tersisa dari laporan itu adalah rangkaian posisi yang jelas: dorong pengakuan, lawan permukiman dan aneksasi, jaga status Al-Quds, tolak kekerasan dari semua pihak, dan dukung penyatuan Gaza-Tepi Barat di bawah Otoritas Nasional Palestina. Apakah posisi-posisi itu cukup untuk mengubah keadaan di lapangan, atau dunia masih akan berkumpul setahun lagi dengan judul yang sama?

Apa judul dan tujuan pertemuan tingkat tinggi di New York itu? Pertemuan bertajuk “The Road Ahead: One Year after the New York Declaration and the Comprehensive 20-point Peace Plan for Gaza” digelar di New York pada 23 September 2026. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah memimpin bersama Prancis, Inggris, dan Kanada. Forum ini menandai setahun Deklarasi New York dan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza, dengan fokus pada langkah lanjutan setelah deklarasi tersebut.

Apa yang disampaikan Pangeran Faisal soal pengakuan Negara Palestina? Ia menyampaikan penghargaan atas langkah Prancis, Inggris, Kanada, dan sejumlah negara yang terus bertambah dalam mengakui Negara Palestina. Ia juga menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui agar mengambil langkah tersebut. Seruan itu menjadi salah satu pesan utama dalam pidatonya di pertemuan yang dihadiri para co-chair dari empat negara tersebut.

Isu apa saja yang disebut perlu dihadapi menurut pidato Menlu Saudi? Pangeran Faisal menekankan perlunya menghadapi perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan kebijakan aneksasi. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga status quo historis dan hukum Al-Quds serta menolak kekerasan, kebencian, dan hasutan dari semua pihak. Ketiga isu itu disebut eksplisit sebagai hal yang harus dihadapi, bukan sekadar diperhatikan.

Apa seruan Menlu Saudi terkait Gaza? Ia menyerukan implementasi penuh dan segera atas rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik. Rencana itu harus menjamin akses bantuan tanpa hambatan dan mengarah pada penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Nasional Palestina. Seruan ini menjadi salah satu poin paling konkret dalam pidatonya di New York.

Kerangka apa yang dirujuk untuk perdamaian komprehensif? Pangeran Faisal menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi sesuai Inisiatif Perdamaian Arab, resolusi-resolusi PBB yang relevan, dan Deklarasi New York. Ia juga menekankan bahwa negara Palestina merdeka dan berakhirnya pendudukan adalah pilar fundamental keamanan dan stabilitas kawasan. Keamanan, katanya, harus dibangun di atas kepentingan bersama.

Selengkapnya tentang topik ini: Berita KSA, Budaya