Kairo menjadi lokasi KTT Arab Luar Biasa yang dihadiri delegasi Arab Saudi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah mewakili Crown Prince dan Perdana Menteri Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 4 Maret 2025, Prince Faisal bin Farhan menyampaikan salam dari Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Crown Prince Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Menteri Luar Negeri menyampaikan terima kasih kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan pemerintah Mesir atas upaya koordinasi regional, serta kepada King Hamad bin Isa Al Khalifa dari Bahrain atas kepemimpinannya dalam sesi Dewan Liga Arab saat ini.
Prince Faisal bin Farhan menegaskan penolakan Saudi Arabia terhadap pelanggaran hak rakyat Palestina, termasuk kebijakan pemukiman, aneksasi wilayah, atau upaya pengusiran. Ia menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Terkait situasi di Jalur Gaza, ia menyerukan komunitas internasional untuk bersatu memulihkan kehidupan normal, melakukan rekonstruksi, serta memastikan jaminan internasional dan resolusi PBB untuk keberlanjutan gencatan senjata guna mencapai stabilitas di seluruh wilayah Palestina.
Siapa yang memimpin delegasi Saudi di KTT Arab Luar Biasa? Delegasi Saudi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah. Ia hadir mewakili His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince dan Perdana Menteri Saudi Arabia.
Apa posisi Saudi Arabia terkait hak rakyat Palestina? Saudi Arabia menolak segala bentuk pelanggaran hak rakyat Palestina, termasuk kebijakan pemukiman, aneksasi wilayah, dan pengusiran. Saudi Arabia mendukung pendirian negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Apa seruan Saudi Arabia untuk situasi di Jalur Gaza? Saudi Arabia menyerukan komunitas internasional untuk bersatu memulihkan kehidupan normal dan merekonstruksi Jalur Gaza. Selain itu, ditekankan perlunya jaminan internasional dan resolusi PBB untuk memastikan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza.