Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam keras serangan yang dilakukan milisi Houthi yang didukung Iran pada hari sebelumnya dengan menggunakan rudal balistik dan drone untuk menyasar kota Khamis Mushait, Abha, dan Taif di Arab Saudi.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 15 September 2026 dari Manama, serangan tersebut mengakibatkan sejumlah warga sipil terluka dan menimbulkan kerusakan material pada sejumlah rumah tinggal serta kendaraan.
Kementerian menyebut serangan itu sebagai kelanjutan dari pola milisi yang terus menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil. Bukankah pola serangan yang berulang terhadap permukiman warga menunjukkan bahwa sasaran yang dituju bukanlah sasaran militer?
Kementerian Luar Negeri Bahrain menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter, Piagam PBB, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.
Dalam pernyataannya, kementerian menegaskan solidaritas penuh Bahrain dengan Arab Saudi dan dukungan tanpa henti terhadap semua langkah yang diambil Kerajaan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya serta melindungi warga negara dan penduduknya, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
Kementerian menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Bahrain. Kementerian juga mendoakan kesembuhan bagi mereka yang terluka.
Lalu, mengapa serangan terhadap kota-kota yang dihuni warga sipil justru terus berlanjut meskipun sudah ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengaturnya?
Dalam pernyataannya, kementerian menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tanggung jawabnya dan mengambil sikap tegas terhadap serangan Houthi yang berulang kali menyasar Arab Saudi, meminta pertanggungjawaban para pelaku, serta memastikan pelaksanaan resolusi yang relevan, terutama Resolusi 2216 (2015) dan Resolusi 2817 (2026).
Serangan yang disebutkan terjadi sehari sebelum pernyataan Bahrain dikeluarkan. Tiga kota yang menjadi sasaran tersebar di wilayah selatan dan barat Arab Saudi: Khamis Mushait dan Abha berada di wilayah selatan, sementara Taif berada di wilayah barat.
Menurut pernyataan kementerian, dampak serangan tidak hanya dirasakan pada manusia, tetapi juga pada properti. Sejumlah rumah tinggal dan kendaraan mengalami kerusakan material akibat serangan tersebut.
Bahrain dalam pernyataannya tidak merinci jumlah korban luka maupun jumlah bangunan dan kendaraan yang rusak. Kementerian hanya menyebut adanya sejumlah warga sipil yang terluka dan kerusakan material pada sejumlah rumah serta kendaraan.
Apakah sebuah serangan yang melukai warga sipil dan merusak rumah tinggal masih dapat disebut sebagai tindakan yang sah dalam kerangka hukum internasional?
Kementerian Luar Negeri Bahrain secara eksplisit menyebut milisi Houthi sebagai pihak yang didukung Iran. Penegasan ini menjadi bagian dari pernyataan resmi yang disampaikan melalui kantor berita Saudi SPA.
Dalam pernyataan itu, Bahrain merujuk pada tiga kerangka hukum internasional sekaligus: hukum internasional dan hukum humaniter, Piagam PBB, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Rujukan ini menempatkan serangan tersebut dalam konteks pelanggaran hukum internasional, bukan sekadar insiden keamanan bilateral.
Bahrain juga mengaitkan langkah-langkah yang diambil Arab Saudi dengan Pasal 51 Piagam PBB. Pasal tersebut mengatur hak membela diri, dan dalam pernyataan itu disebut sebagai dasar bagi tindakan Kerajaan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya serta melindungi warga negara dan penduduknya.
Bagaimana sebuah negara dapat menjalankan hak membela diri ketika serangan datang dalam bentuk rudal balistik dan drone yang menyasar kota-kota berpenduduk?
Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Bahrain. Pernyataan ini menempatkan hubungan keamanan kedua negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dalam pernyataan yang sama, Bahrain menyampaikan solidaritas penuh dengan Arab Saudi dan dukungan tanpa henti terhadap semua langkah yang diambil Kerajaan. Kementerian juga mendoakan kesembuhan bagi warga sipil yang terluka akibat serangan tersebut.
Seruan kepada Dewan Keamanan PBB menjadi bagian penting dari pernyataan Bahrain. Kementerian meminta Dewan Keamanan mengambil tanggung jawabnya dan mengambil sikap tegas terhadap serangan Houthi yang berulang kali menyasar Arab Saudi.
Bahrain juga meminta Dewan Keamanan meminta pertanggungjawaban para pelaku dan memastikan pelaksanaan resolusi yang relevan. Dua resolusi yang disebut secara khusus adalah Resolusi 2216 (2015) dan Resolusi 2817 (2026).
Mengapa pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah disepakati justru menjadi persoalan yang terus diserukan oleh negara-negara kawasan?
Resolusi 2216 (2015) dan Resolusi 2817 (2026) disebut sebagai resolusi yang paling utama dalam konteks ini. Penyebutan dua resolusi dengan rentang waktu lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat bukanlah hal baru dalam agenda Dewan Keamanan PBB.
Pernyataan Bahrain menyebut serangan tersebut sebagai kelanjutan dari pola milisi yang menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil. Kata “kelanjutan” menunjukkan bahwa peristiwa ini dipandang sebagai bagian dari rangkaian serangan yang telah berlangsung sebelumnya, bukan insiden tunggal.
Dalam konteks ini, tiga kota yang disebut sebagai sasaran memiliki karakter sebagai kota berpenduduk dengan permukiman warga. Khamis Mushait, Abha, dan Taif disebut secara langsung dalam pernyataan kementerian sebagai kota-kota yang disasar dengan rudal balistik dan drone.
Apakah penggunaan rudal balistik dan drone untuk menyasar kota-kota berpenduduk dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dalam hukum humaniter internasional?
Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam pernyataannya tidak menyebut jumlah pasti rudal balistik maupun drone yang digunakan dalam serangan tersebut. Kementerian juga tidak merinci lokasi spesifik bangunan yang rusak di ketiga kota itu.
Pernyataan itu juga tidak menyebutkan jumlah korban luka secara rinci, jenis cedera yang dialami, maupun kondisi terkini para korban. Kementerian hanya menyatakan adanya sejumlah warga sipil yang terluka dan mendoakan kesembuhan bagi mereka.
Selain itu, pernyataan Bahrain tidak memuat rincian mengenai nilai kerugian material akibat kerusakan rumah tinggal dan kendaraan. Tidak ada pula keterangan mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang diminta Bahrain kepada Dewan Keamanan PBB.
Pernyataan tersebut juga tidak menyebutkan langkah konkret apa yang diharapkan Bahrain dari Dewan Keamanan PBB selain sikap tegas, pertanggungjawaban pelaku, dan pelaksanaan resolusi yang relevan.
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban internasional dapat dijalankan ketika serangan dilakukan oleh aktor non-negara yang disebut didukung oleh negara lain?
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain disampaikan dari Manama dan dikutip oleh kantor berita Saudi SPA. Waktu penyampaian pernyataan tercatat pada 15 September 2026, pukul 11.34 waktu setempat atau 08.34 GMT.
Serangan yang dikecam terjadi pada hari sebelum pernyataan tersebut, atau sehari sebelum 15 September 2026. Tiga kota yang disebut sebagai sasaran berada di Arab Saudi, sementara pernyataan kecaman datang dari Bahrain.
Dalam pernyataannya, Bahrain menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter, Piagam PBB, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Penegasan ini menjadi dasar hukum yang digunakan Bahrain untuk mengecam serangan tersebut.
Apakah kecaman dari negara-negara kawasan akan cukup untuk menghentikan serangan yang terus berulang terhadap warga sipil?
Bahrain juga menegaskan dukungannya terhadap semua langkah yang diambil Arab Saudi untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya serta melindungi warga negara dan penduduknya. Dukungan ini dikaitkan dengan Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur hak membela diri.
Kementerian Luar Negeri Bahrain menutup pernyataannya dengan seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tanggung jawabnya, mengambil sikap tegas, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan memastikan pelaksanaan resolusi yang relevan, terutama Resolusi 2216 (2015) dan Resolusi 2817 (2026).
Rilis SPA tidak menyebut jumlah korban luka secara rinci, jumlah rudal dan drone yang digunakan, nilai kerugian material, lokasi spesifik kerusakan, maupun tanggapan pihak lain selain Kementerian Luar Negeri Bahrain.
Apa isi kecaman Kementerian Luar Negeri Bahrain terhadap serangan Houthi? Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam keras serangan yang dilakukan milisi Houthi yang didukung Iran dengan rudal balistik dan drone ke kota Khamis Mushait, Abha, dan Taif di Arab Saudi. Kementerian menyebut serangan itu sebagai kelanjutan pola milisi yang menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil, mengakibatkan sejumlah warga sipil terluka serta kerusakan material pada sejumlah rumah tinggal dan kendaraan. Bahrain juga menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter, Piagam PBB, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.
Bagaimana Bahrain menyatakan dukungannya kepada Arab Saudi? Bahrain menyatakan solidaritas penuh dengan Arab Saudi dan dukungan tanpa henti terhadap semua langkah yang diambil Kerajaan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya serta melindungi warga negara dan penduduknya, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Kementerian menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Bahrain. Bahrain juga mendoakan kesembuhan bagi warga sipil yang terluka akibat serangan tersebut.
Resolusi apa yang disebut Bahrain dalam seruannya kepada Dewan Keamanan PBB? Bahrain menyerukan Dewan Keamanan PBB mengambil tanggung jawabnya, mengambil sikap tegas terhadap serangan Houthi yang berulang kali menyasar Arab Saudi, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan memastikan pelaksanaan resolusi yang relevan. Dua resolusi yang disebut secara khusus adalah Resolusi 2216 (2015) dan Resolusi 2817 (2026). Resolusi 2216 (2015) disebut sebagai yang paling utama dalam konteks ini.
Kota mana saja yang menjadi sasaran serangan menurut pernyataan Bahrain? Pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain menyebut tiga kota di Arab Saudi sebagai sasaran serangan dengan rudal balistik dan drone, yaitu Khamis Mushait, Abha, dan Taif. Serangan tersebut terjadi pada hari sebelum pernyataan dikeluarkan, atau sehari sebelum 15 September 2026. Menurut kementerian, serangan itu mengakibatkan sejumlah warga sipil terluka dan menimbulkan kerusakan material pada sejumlah rumah tinggal dan kendaraan di kota-kota tersebut.
Apa yang tidak disebutkan dalam pernyataan Bahrain mengenai serangan tersebut? Pernyataan Bahrain tidak menyebut jumlah pasti rudal balistik maupun drone yang digunakan dalam serangan. Kementerian juga tidak merinci jumlah korban luka, jenis cedera, kondisi terkini para korban, nilai kerugian material, maupun lokasi spesifik bangunan yang rusak di ketiga kota. Selain itu, tidak ada keterangan mengenai langkah konkret yang diharapkan Bahrain dari Dewan Keamanan PBB selain sikap tegas, pertanggungjawaban pelaku, dan pelaksanaan resolusi yang relevan.
Kapan dan dari mana pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain disampaikan? Pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain disampaikan dari Manama dan dikutip oleh kantor berita Saudi SPA. Waktu penyampaian pernyataan tercatat pada 15 September 2026, pukul 11.34 waktu setempat atau 08.34 GMT. Serangan yang dikecam terjadi pada hari sebelumnya, dengan sasaran kota Khamis Mushait, Abha, dan Taif di Arab Saudi. Bahrain menyebut milisi Houthi sebagai pihak yang didukung Iran dalam pernyataan resmi tersebut.
Selengkapnya tentang topik ini: Berita KSA, Budaya





