Edisi keempat UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence (GFEAI 2026) dibuka Selasa di Riyadh dan berlangsung hingga 17 September. Forum ini diselenggarakan oleh Saudi Data and AI Authority (SDAIA) bersama UNESCO dan International Center for AI Research and Ethics (ICAIRE), serta dikoordinasikan dengan National Commission for Education, Culture and Science.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 15 September 2026, Presiden SDAIA Dr. Abdullah bin Sharaf Alghamdi menyampaikan pidato pada upacara pembukaan. Ia menyebut penyelenggaraan edisi keempat ini berlangsung pada tahun yang istimewa setelah Kerajaan menetapkan 2026 sebagai “Year of Artificial Intelligence”.
Menurut Alghamdi, penetapan itu mencerminkan komitmen Kerajaan untuk mengembangkan kecerdasan buatan sebagai pendorong kemajuan, daya saing, dan pembangunan manusia. Ia menegaskan Kerajaan sejak awal menyadari bahwa penanganan AI melampaui sekadar mengadopsi teknologi baru.
Ia menilai diperlukan pembangunan ekosistem nasional terpadu yang mencakup institusi, kerangka regulasi, kapasitas manusia dan teknis, serta kemitraan internasional. Bukankah pendekatan semacam itu menuntut kerja lintas sektor yang berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan sesaat?
Alghamdi mengatakan kepemimpinan Saudi mengambil pendekatan berwawasan ke depan dengan melembagakan aktivitas data dan AI di tingkat nasional, yang dicontohkan oleh pendirian SDAIA pada 2019. Dewan Direktur SDAIA diketuai oleh His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri.
Ia menambahkan kerangka kelembagaan itu diperluas ke tingkat internasional melalui pendirian ICAIRE di Riyadh pada 2022. Pusat tersebut kemudian berada di bawah naungan UNESCO dan bekerja untuk mendukung penelitian, sebagaimana disebutkan dalam materi sumber.
Forum ini mempertemukan menteri dari negara-negara anggota UNESCO, pembuat kebijakan, pakar, peneliti, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa etika AI bukan lagi pembicaraan satu negara, melainkan agenda bersama. Namun, seberapa cepat prinsip-prinsip itu bisa diterjemahkan menjadi aturan yang berlaku di lapangan?
Dalam pidatonya, Alghamdi menyoroti bahwa kekhawatiran seputar pengembangan AI memerlukan pijakan pada prinsip-prinsip UNESCO dan mengubahnya menjadi kebijakan praktis. Pernyataan itu menjadi inti pesan Saudi dalam forum kali ini: prinsip etika harus turun dari deklarasi menjadi kebijakan yang bisa diterapkan.
Pendirian SDAIA pada 2019 menjadi contoh bagaimana Saudi membangun institusi khusus untuk data dan AI. Institusi itu disebut sebagai bagian dari pendekatan berwawasan ke depan untuk melembagakan aktivitas data dan AI di tingkat nasional, dengan dewan direktur yang diketuai Putra Mahkota.
Langkah itu kemudian diperluas ke ranah internasional lewat ICAIRE di Riyadh pada 2022. Pusat yang berada di bawah naungan UNESCO tersebut diarahkan untuk mendukung penelitian di bidang AI dan etika. Apakah model kelembagaan seperti ini bisa menjadi rujukan bagi negara lain yang ingin membangun tata kelola AI?
Penetapan 2026 sebagai “Year of Artificial Intelligence” menjadi latar penyelenggaraan forum edisi keempat. Alghamdi menyebut tahun itu sebagai tahun yang istimewa bagi Kerajaan. Penetapan tersebut, menurutnya, mencerminkan komitmen untuk mengembangkan AI sebagai pendorong kemajuan, daya saing, dan pembangunan manusia.
Ia menekankan bahwa menghadapi AI tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi baru. Diperlukan ekosistem nasional terpadu yang mencakup institusi, kerangka regulasi, kapasitas manusia dan teknis, serta kemitraan internasional. Empat elemen itu disebut sebagai satu kesatuan, bukan daftar terpisah.
Forum yang berlangsung hingga 17 September ini diselenggarakan SDAIA bersama UNESCO dan ICAIRE, dengan koordinasi National Commission for Education, Culture and Science. Kolaborasi itu menempatkan Riyadh sebagai tuan rumah pertemuan para menteri dari negara-negara anggota UNESCO, pembuat kebijakan, pakar, peneliti, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional.
Dengan komposisi peserta yang lintas negara dan lintas sektor, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana prinsip-prinsip UNESCO dapat diterjemahkan menjadi kebijakan praktis di masing-masing yurisdiksi. Alghamdi menyatakan kekhawatiran seputar pengembangan AI memerlukan pijakan pada prinsip-prinsip UNESCO dan penerjemahannya menjadi kebijakan praktis.
Pernyataan itu menempatkan etika bukan sebagai lampiran, melainkan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan. Jika prinsip hanya berhenti di dokumen, apakah dampaknya akan terasa bagi masyarakat yang terdampak AI sehari-hari?
Saudi menempuh jalur pelembagaan sejak 2019 melalui SDAIA, lalu memperluasnya ke tingkat internasional melalui ICAIRE pada 2022. ICAIRE yang berbasis di Riyadh kemudian berada di bawah naungan UNESCO dan bekerja mendukung penelitian. Jalur ini menunjukkan upaya membangun kapasitas institusional sebelum aturan diterapkan.
Dalam pidato pembukaan, Alghamdi menegaskan bahwa penanganan AI membutuhkan lebih dari adopsi teknologi. Ia menyebut perlunya ekosistem nasional terpadu yang mencakup institusi, kerangka regulasi, kapasitas manusia dan teknis, serta kemitraan internasional. Pendekatan itu, menurutnya, sejalan dengan langkah Saudi membangun fondasi kelembagaan.
Forum edisi keempat ini menjadi pertemuan lanjutan bagi para pemangku kepentingan yang membahas etika AI. Kehadiran menteri dari negara-negara anggota UNESCO, pembuat kebijakan, pakar, peneliti, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional memberi ruang dialog lintas batas. Namun, apakah dialog tahunan cukup untuk menjaga momentum implementasi?
Alghamdi juga mengaitkan penyelenggaraan forum dengan penetapan 2026 sebagai “Year of Artificial Intelligence”. Ia menyebut tahun tersebut sebagai tahun yang istimewa. Penetapan itu, katanya, mencerminkan komitmen Kerajaan untuk mengembangkan AI sebagai pendorong kemajuan, daya saing, dan pembangunan manusia.
Dengan SDAIA sebagai penyelenggara, forum ini berjalan bersama UNESCO dan ICAIRE serta dikoordinasikan dengan National Commission for Education, Culture and Science. Struktur penyelenggaraan itu menunjukkan keterlibatan lembaga nasional dan internasional dalam satu agenda etika AI.
Pesan utama dari pembukaan forum adalah perlunya membangun di atas prinsip-prinsip UNESCO dan mengubahnya menjadi kebijakan praktis. Alghamdi menyampaikan hal itu di hadapan peserta yang mencakup pembuat kebijakan dan akademisi. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan praktis itu akan selaras di berbagai negara dengan konteks masing-masing?
Saudi sendiri menempatkan AI sebagai bagian dari pembangunan manusia dan daya saing. Alghamdi menyebut komitmen Kerajaan untuk mengembangkan AI sebagai pendorong kemajuan, daya saing, dan pembangunan manusia. Ia juga menekankan pentingnya institusi, regulasi, kapasitas, dan kemitraan internasional sebagai satu ekosistem.
Pendirian SDAIA pada 2019 dengan dewan direktur yang diketuai Putra Mahkota dan Perdana Menteri menjadi bagian dari kerangka kelembagaan nasional. Kerangka itu diperluas ke tingkat internasional melalui ICAIRE di Riyadh pada 2022, yang kemudian berada di bawah naungan UNESCO dan bekerja mendukung penelitian.
Forum GFEAI 2026 di Riyadh dibuka Selasa dan berlangsung hingga 17 September. Penyelenggaraannya melibatkan SDAIA, UNESCO, ICAIRE, dan koordinasi dengan National Commission for Education, Culture and Science. Pesertanya mencakup menteri dari negara-negara anggota UNESCO, pembuat kebijakan, pakar, peneliti, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional.
Materi sumber yang tersedia tidak menyebutkan rincian sesi, daftar pembicara selain Alghamdi, jumlah peserta, atau isi deklarasi yang mungkin dihasilkan forum. Sumber juga tidak memuat angka, nilai kerja sama, atau jadwal implementasi kebijakan yang disebut dalam pidato pembukaan.
Apa yang disampaikan Presiden SDAIA di pembukaan forum? Dr. Abdullah bin Sharaf Alghamdi menyampaikan pidato pada upacara pembukaan GFEAI 2026 di Riyadh. Ia menyebut kekhawatiran seputar pengembangan AI memerlukan pijakan pada prinsip-prinsip UNESCO dan penerjemahannya menjadi kebijakan praktis. Ia juga mengatakan Kerajaan sejak awal menyadari penanganan AI melampaui adopsi teknologi baru dan membutuhkan ekosistem nasional terpadu yang mencakup institusi, kerangka regulasi, kapasitas manusia dan teknis, serta kemitraan internasional.
Siapa saja yang menyelenggarakan forum ini? Forum diselenggarakan oleh Saudi Data and AI Authority (SDAIA) bersama UNESCO dan International Center for AI Research and Ethics (ICAIRE). Penyelenggaraannya juga dikoordinasikan dengan National Commission for Education, Culture and Science. Forum mempertemukan menteri dari negara-negara anggota UNESCO, pembuat kebijakan, pakar, peneliti, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan organisasi internasional. Edisi keempat ini dibuka Selasa di Riyadh dan berlangsung hingga 17 September.
Apa kaitan forum dengan penetapan 2026 sebagai Year of Artificial Intelligence? Alghamdi menyebut penyelenggaraan edisi keempat berlangsung pada tahun yang istimewa setelah Kerajaan menetapkan 2026 sebagai “Year of Artificial Intelligence”. Menurutnya, penetapan itu mencerminkan komitmen Kerajaan untuk mengembangkan AI sebagai pendorong kemajuan, daya saing, dan pembangunan manusia. Ia menambahkan Kerajaan sejak awal menyadari penanganan AI melampaui adopsi teknologi baru dan memerlukan ekosistem nasional terpadu.
Bagaimana Saudi membangun kerangka kelembagaan data dan AI? Alghamdi mengatakan kepemimpinan Saudi mengambil pendekatan berwawasan ke depan dengan melembagakan aktivitas data dan AI di tingkat nasional, yang dicontohkan pendirian SDAIA pada 2019. Dewan Direktur SDAIA diketuai His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri. Kerangka itu diperluas ke tingkat internasional melalui pendirian ICAIRE di Riyadh pada 2022, yang kemudian berada di bawah naungan UNESCO dan bekerja mendukung penelitian.
Apa peran ICAIRE dalam kerangka ini? Alghamdi menyebut kerangka kelembagaan nasional diperluas ke tingkat internasional melalui pendirian ICAIRE di Riyadh pada 2022. Pusat tersebut kemudian berada di bawah naungan UNESCO dan bekerja untuk mendukung penelitian, sebagaimana disebutkan dalam materi sumber. ICAIRE juga tercatat sebagai mitra penyelenggara GFEAI 2026 bersama SDAIA dan UNESCO, dengan koordinasi National Commission for Education, Culture and Science.
Apa yang tidak disebutkan dalam materi sumber? Materi sumber tidak menyebutkan rincian sesi, daftar pembicara selain Alghamdi, jumlah peserta, atau isi deklarasi yang mungkin dihasilkan forum. Sumber juga tidak memuat angka, nilai kerja sama, atau jadwal implementasi kebijakan yang disebut dalam pidato pembukaan. Karena itu, laporan ini hanya memuat fakta yang tersedia dari materi SPA tanpa menambahkan data lain.
Selengkapnya tentang topik ini: Sains, Berita KSA





