Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) mengecam keras persetujuan yang disebut kabinet Israel untuk memisahkan 13 permukiman ilegal di Tepi Barat sebagai persiapan melegalkan permukiman tersebut sebagai permukiman kolonial. Langkah itu dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari Jeddah pada 24 Maret 2025, kecaman itu disampaikan setelah pernyataan ekstremis dan rasis dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari rencana untuk memberlakukan apa yang disebut kedaulatan Israel atas Tepi Barat.
OIC memperingatkan bahaya pembentukan badan khusus Israel untuk pengungsian warga Palestina dengan nama “kepergian sukarela”. Organisasi itu menegaskan kembali penolakan mutlaknya terhadap rencana yang bertujuan mengungsikan rakyat Palestina, baik secara individu maupun kolektif, di dalam maupun di luar tanah mereka, atau pengungsian paksa maupun pengasingan.
Menurut OIC, hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi PBB yang relevan. Bukankah pemisahan 13 permukiman itu justru membuka jalan bagi pelegalan yang lebih luas?
OIC mendesak masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghadapi kejahatan Israel. Kejahatan yang disebut mencakup genosida, permukiman ilegal, penghancuran rumah, pengungsian paksa, dan upaya kedaulatan.
Organisasi itu juga menyerukan penjatuhan sanksi serta mendukung solusi dua negara. Pertanyaannya, apakah Dewan Keamanan PBB akan bergerak setelah seruan berulang ini?
Pernyataan OIC menyoroti keterkaitan antara langkah kabinet Israel dan pernyataan Smotrich. Menurut OIC, pernyataan itu memperkuat kekhawatiran bahwa pemisahan permukiman bukan langkah administratif semata, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar.
OIC menilai rencana itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Dalam pernyataannya, OIC tidak merinci mekanisme sanksi yang diminta atau negara mana yang dituju.
Organisasi itu juga tidak menyebut tenggat waktu bagi Dewan Keamanan PBB untuk merespons. Yang ditekankan adalah penolakan mutlak terhadap pengungsian paksa dan dukungan terhadap solusi dua negara.
Apakah masyarakat internasional akan menindaklanjuti seruan sanksi tersebut? SPA tidak menyebutkan langkah konkret lanjutan dari OIC setelah pernyataan ini.
Apa yang dikutuk OIC terkait permukiman Israel? OIC mengecam keras persetujuan yang disebut kabinet Israel untuk memisahkan 13 permukiman ilegal di Tepi Barat sebagai persiapan melegalkan permukiman tersebut sebagai permukiman kolonial. Menurut OIC, langkah itu melanggar berat hukum internasional dan resolusi PBB. Kecaman ini disampaikan setelah pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menganggap langkah tersebut bagian dari rencana memberlakukan apa yang disebut kedaulatan Israel atas Tepi Barat.
Apa peringatan OIC soal pengungsian warga Palestina? OIC memperingatkan bahaya pembentukan badan khusus Israel untuk pengungsian warga Palestina dengan nama “kepergian sukarela”. OIC menegaskan penolakan mutlak terhadap rencana mengungsikan rakyat Palestina secara individu maupun kolektif, di dalam atau di luar tanah mereka, termasuk pengungsian paksa dan pengasingan. Menurut OIC, hal itu melanggar berat hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi PBB yang relevan.
Apa yang diminta OIC kepada masyarakat internasional? OIC mendesak masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, memenuhi tanggung jawab menghadapi kejahatan Israel. OIC menyebut kejahatan itu mencakup genosida, permukiman ilegal, penghancuran rumah, pengungsian paksa, dan upaya kedaulatan. OIC juga menyerukan penjatuhan sanksi dan mendukung solusi dua negara. SPA tidak menyebut mekanisme sanksi yang diminta atau negara yang dituju.
Siapa yang disebut dalam pernyataan OIC? Pernyataan OIC menyebut Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang mengeluarkan pernyataan ekstremis dan rasis dan menganggap pemisahan permukiman sebagai bagian rencana memberlakukan apa yang disebut kedaulatan Israel atas Tepi Barat. OIC juga merujuk pada kabinet Israel yang menyetujui pemisahan 13 permukiman ilegal. Selain itu, OIC menyerukan Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk bertindak.
Apa dasar hukum yang dipakai OIC? OIC menyebut langkah Israel melanggar berat hukum internasional dan resolusi PBB. OIC juga menyatakan pengungsian paksa melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi PBB yang relevan. OIC menegaskan penolakan mutlak terhadap pengungsian individu maupun kolektif. Dukungan terhadap solusi dua negara menjadi bagian dari seruan OIC kepada masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB.