Komite-komite khusus Shura Council menyelesaikan pekerjaan atas 712 item sepanjang tahun kedua sesi kesembilan, angka yang mencerminkan beban legislatif dan pengawasan yang berjalan sepanjang tahun.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 1 Oktober 2026 dari Riyadh, komite-komite itu berfungsi sebagai tulang punggung teknis, legislatif, dan riset Shura Council. Sepanjang tahun, mereka menggelar 376 pertemuan yang melibatkan 331 pejabat pemerintah.
Bagaimana 712 item itu terdistribusi? Rinciannya mencakup 209 laporan kinerja lembaga pemerintah, 72 rancangan undang-undang dan peraturan, 245 perjanjian dan nota kesepahaman internasional, 13 proposal yang diajukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Shura Council, 11 perkara yang dikembalikan berdasarkan Pasal 17, serta 162 tanggapan resmi atas catatan anggota.
Komite keuangan dan ekonomi memimpin beban kerja legislatif dan ekonomi dengan menyelesaikan 82 item, termasuk 25 rancangan undang-undang dan 17 laporan lembaga yang mencakup badan seperti Otoritas Zakat, Pajak dan Bea Cukai, Otoritas Pasar Modal, serta Kementerian Ekonomi dan Perencanaan.
Komite pendidikan dan riset ilmiah menangani 78 item, terutama mengevaluasi laporan dari Kementerian Pendidikan, King Abdulaziz City for Science and Technology, dan universitas-universitas nasional utama.
Komite kebudayaan, olahraga, dan pariwisata menyelesaikan 71 item, termasuk tinjauan kinerja Otoritas Tinggi Penyelenggara Piala Dunia 2034, Kementerian Olahraga, dan Otoritas Pengembangan Diriyah Gate.
Komite haji, perumahan, dan layanan menangani 66 item, mengevaluasi laporan dari Kementerian Kotamadya dan Perumahan, Kementerian Haji dan Umrah, serta Pusat Proyek Infrastruktur Riyadh.
Komite transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi menyelesaikan 65 item, termasuk tinjauan atas Otoritas Data dan AI Saudi serta Otoritas Umum Penerbangan Sipil.
Komite air, pertanian, dan lingkungan memproses 62 item, meninjau entitas termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian.
Bukankah rentetan angka ini menunjukkan betapa luasnya cakupan pengawasan yang dijalankan dalam satu tahun? Setiap laporan kinerja, setiap rancangan peraturan, dan setiap perjanjian internasional melewati meja komite sebelum mencapai tahap berikutnya.
Pertemuan-pertemuan itu bukan sekadar forum formal. Dengan 331 pejabat pemerintah yang terlibat, komite-komite tersebut menjadi titik temu antara anggota dewan dan pelaksana kebijakan di kementerian serta badan-badan negara.
Dari 209 laporan kinerja yang ditinjau, terlihat bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada dokumen. Komite menelusuri capaian lembaga, menilai program, dan merumuskan catatan yang kemudian disampaikan kembali kepada anggota.
Sebanyak 162 tanggapan resmi atas catatan anggota menjadi salah satu keluaran yang paling langsung menyentuh kerja para anggota dewan. Bagaimana catatan-catatan itu ditindaklanjuti oleh lembaga terkait?
Di sisi legislatif, 72 rancangan undang-undang dan peraturan yang dibahas menunjukkan arus regulasi yang harus disejajarkan dengan momentum pembangunan dan regulasi Saudi Arabia yang sedang berjalan.
Komite keuangan dan ekonomi, dengan 25 rancangan undang-undang, memikul porsi terbesar dari beban legislatif tersebut. Laporan dari Otoritas Zakat, Pajak dan Bea Cukai, Otoritas Pasar Modal, dan Kementerian Ekonomi dan Perencanaan masuk ke dalam lingkup kerjanya.
Sementara itu, 245 perjanjian dan nota kesepahaman internasional yang ditinjau memperlihatkan dimensi luar negeri dari kerja komite. Setiap perjanjian memerlukan penelaahan sebelum dapat berjalan lebih jauh.
Apakah volume kerja sebesar ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan itu relevan mengingat 376 pertemuan digelar dalam satu tahun, sebuah ritme yang menuntut kesiapan anggota dan staf pendukung.
Komite pendidikan dan riset ilmiah menangani 78 item dengan fokus pada evaluasi laporan lembaga pendidikan dan riset. Kementerian Pendidikan, King Abdulaziz City for Science and Technology, dan universitas nasional utama berada dalam cakupan penilaiannya.
Komite kebudayaan, olahraga, dan pariwisata menyelesaikan 71 item. Tinjauan kinerja Otoritas Tinggi Penyelenggara Piala Dunia 2034, Kementerian Olahraga, dan Otoritas Pengembangan Diriyah Gate masuk dalam daftar pekerjaannya.
Komite haji, perumahan, dan layanan menangani 66 item. Laporan Kementerian Kotamadya dan Perumahan, Kementerian Haji dan Umrah, serta Pusat Proyek Infrastruktur Riyadh menjadi bagian dari penilaiannya.
Komite transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi menyelesaikan 65 item, dengan tinjauan atas Otoritas Data dan AI Saudi serta Otoritas Umum Penerbangan Sipil.
Komite air, pertanian, dan lingkungan memproses 62 item, meninjau entitas termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian.
Selain jalur utama tersebut, terdapat 13 proposal yang diajukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Shura Council dan 11 perkara yang dikembalikan berdasarkan Pasal 17. Kedua mekanisme ini memberi anggota jalur formal untuk mengajukan usulan dan menindaklanjuti perkara tertentu.
Bagaimana mekanisme Pasal 23 dan Pasal 17 bekerja dalam praktik? Keduanya menjadi bagian dari kerangka kerja yang memungkinkan dewan memproses usulan dan perkara di luar alur laporan rutin.
Secara keseluruhan, 712 item yang diselesaikan menunjukkan bahwa komite-komite khusus menjalankan fungsi ganda: sebagai penyusun bahan legislatif dan sebagai pengawas kinerja lembaga pemerintah.
Peran sebagai tulang punggung teknis, legislatif, dan riset Shura Council tercermin dari kombinasi laporan, rancangan peraturan, perjanjian, proposal, dan tanggapan resmi yang dihasilkan dalam satu tahun.
Apakah angka-angka ini akan menjadi tolok ukur bagi tahun berikutnya? Perbandingan antar tahun hanya bisa dilakukan bila data serupa tersedia untuk periode lain.
Yang jelas, kerja komite menyentuh banyak badan negara, dari otoritas pajak dan pasar modal hingga kementerian pendidikan, olahraga, haji, perumahan, lingkungan, serta otoritas penerbangan dan data.
Dengan 331 pejabat pemerintah yang terlibat dalam 376 pertemuan, koordinasi antara dewan dan eksekutif berlangsung dalam intensitas yang tinggi sepanjang tahun.
Rilis SPA tidak menyebutkan rincian jadwal pertemuan, durasi pembahasan setiap item, atau hasil akhir dari setiap rancangan undang-undang dan perjanjian yang ditinjau.
Berapa banyak item yang diselesaikan komite khusus Shura Council? Komite khusus Shura Council menyelesaikan 712 item pada tahun kedua sesi kesembilan. Rinciannya mencakup 209 laporan kinerja lembaga pemerintah, 72 rancangan undang-undang dan peraturan, 245 perjanjian dan nota kesepahaman internasional, 13 proposal berdasarkan Pasal 23, 11 perkara yang dikembalikan berdasarkan Pasal 17, serta 162 tanggapan resmi atas catatan anggota. Angka ini dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari Riyadh pada 1 Oktober 2026.
Berapa banyak pertemuan dan pejabat yang terlibat? Sepanjang tahun, komite-komite menggelar 376 pertemuan yang melibatkan 331 pejabat pemerintah. Jumlah pertemuan itu menunjukkan intensitas koordinasi antara dewan dan eksekutif. SPA tidak merinci jadwal pertemuan, durasi pembahasan setiap item, atau hasil akhir dari setiap rancangan undang-undang dan perjanjian yang ditinjau dalam laporan tersebut.
Komite mana yang menangani beban legislatif dan ekonomi terbesar? Komite keuangan dan ekonomi menyelesaikan 82 item, termasuk 25 rancangan undang-undang dan 17 laporan lembaga. Laporan itu mencakup badan seperti Otoritas Zakat, Pajak dan Bea Cukai, Otoritas Pasar Modal, serta Kementerian Ekonomi dan Perencanaan. Jumlah 82 item menjadikannya komite dengan beban kerja legislatif dan ekonomi terbesar di antara komite khusus pada periode tersebut.
Apa saja cakupan kerja komite pendidikan, kebudayaan, dan layanan? Komite pendidikan dan riset ilmiah menangani 78 item, terutama mengevaluasi laporan Kementerian Pendidikan, King Abdulaziz City for Science and Technology, dan universitas nasional utama. Komite kebudayaan, olahraga, dan pariwisata menyelesaikan 71 item, termasuk tinjauan kinerja Otoritas Tinggi Penyelenggara Piala Dunia 2034, Kementerian Olahraga, dan Otoritas Pengembangan Diriyah Gate. Komite haji, perumahan, dan layanan menangani 66 item.
Apa peran Pasal 23 dan Pasal 17 dalam kerja komite? Terdapat 13 proposal yang diajukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Shura Council dan 11 perkara yang dikembalikan berdasarkan Pasal 17. Kedua mekanisme ini memberi anggota jalur formal untuk mengajukan usulan dan menindaklanjuti perkara tertentu di luar alur laporan rutin. SPA tidak menjelaskan rincian isi proposal maupun perkara yang diproses melalui kedua pasal tersebut.
Apa yang tidak disebutkan dalam laporan SPA? Rilis SPA tidak menyebutkan rincian jadwal pertemuan, durasi pembahasan setiap item, atau hasil akhir dari setiap rancangan undang-undang dan perjanjian yang ditinjau. Laporan juga tidak memuat nilai anggaran, komposisi keanggotaan komite, maupun perbandingan dengan periode sebelumnya. Karena itu, gambaran menyeluruh mengenai dampak kerja komite belum dapat disusun hanya dari data yang tersedia.





