Rear Admiral Abdullah bin Salem Alshehri ditunjuk sebagai Komandan Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 6 Agustus 2026, penunjukan ini mengikuti pengumuman sebelumnya pada 30 Juli 2026 sebagai bagian dari implementasi pengaturan dasar koalisi tersebut.
Komandan akan memimpin operasi pertahanan maritim gabungan, mengawasi perencanaan operasional dan koordinasi antar negara anggota, serta mengarahkan pelaksanaan aktivitas dan misi bersama sesuai piagam koalisi.
Tujuan koalisi mencakup dukungan keamanan maritim, menjaga kebebasan navigasi, mengamankan rute maritim dan selat strategis, serta melindungi perdagangan internasional dan rantai pasokan global di wilayah tanggung jawabnya sesuai hukum internasional.
Penunjukan ini juga bertujuan mempercepat pembentukan struktur staf gabungan dan komando, meningkatkan kesiapan menerima negara anggota, serta memajukan kerja sama dalam berbagi informasi, pembangunan kapabilitas, pelatihan, dan latihan bersama. Proses aksesi negara-negara tambahan terus berlanjut melalui penandatanganan Pernyataan Bersama.
Siapa yang ditunjuk sebagai Komandan Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional? Rear Admiral Abdullah bin Salem Alshehri ditunjuk sebagai Komandan Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Penunjukan ini diumumkan pada 6 Agustus 2026 setelah pengumuman awal pada 30 Juli 2026.
Apa tugas utama Komandan Koalisi tersebut? Komandan akan memimpin operasi pertahanan maritim gabungan serta mengawasi perencanaan operasional dan koordinasi antar negara anggota. Ia juga bertugas mengarahkan pelaksanaan aktivitas dan misi bersama sesuai dengan piagam dan prosedur koalisi.
Apa misi utama dari Koalisi Pertahanan Maritim Multinasional? Misi koalisi adalah mendukung keamanan maritim, menjaga kebebasan navigasi, serta mengamankan rute maritim dan selat strategis. Selain itu, koalisi bertujuan melindungi perdagangan internasional dan rantai pasokan global sesuai hukum internasional.