Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi mengutuk serangan berkelanjutan militan Houthi terhadap Arab Saudi dan penargetan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari Kairo pada 11 Oktober 2026, Al-Yamahi menegaskan bahwa menargetkan bandara dan fasilitas sipil vital merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sekaligus pelanggaran aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil.
Pernyataan itu disampaikan dari Kairo, tempat Sekretariat Parlemen Arab berkedudukan, dan menjadi respons langsung atas serangan yang menyasar salah satu gerbang udara utama ibu kota Saudi. Bandara Internasional King Khalid merupakan simpul penerbangan yang melayani Riyadh dan wilayah sekitarnya, sehingga setiap gangguan terhadapnya menyentuh langsung kehidupan warga sipil, pekerja bandara, dan penumpang dari berbagai negara.
Dalam pernyataannya, Al-Yamahi menegaskan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Kerajaan dan dukungannya terhadap semua langkah yang diambil Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk. Ia menekankan bahwa keamanan Kerajaan merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional Arab, dan bahwa setiap ancaman terhadapnya membahayakan keamanan serta stabilitas kawasan.
Pernyataan itu juga memuat seruan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk campur tangan menghentikan serangan-serangan tersebut, memastikan tidak terulang, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Serangan terhadap bandara menempatkan persoalan ini bukan sekadar isu bilateral antara Arab Saudi dan militan Houthi, melainkan persoalan lintas batas yang menyangkut keselamatan penerbangan sipil. Bukankah bandara sipil seharusnya menjadi ruang yang dilindungi, bukan medan yang disasar? Ketika fasilitas yang melayani jutaan penumpang menjadi sasaran, dampaknya dirasakan jauh melampaui satu negara, mencakup maskapai, kru, dan keluarga yang menunggu kedatangan orang-orang terkasih.
Al-Yamahi menempatkan serangan ini dalam kerangka pelanggaran aturan perlindungan warga sipil. Hukum humaniter internasional membedakan secara tegas antara sasaran militer dan objek sipil, dan bandara sipil termasuk dalam kategori yang dilindungi. Pertanyaannya, bagaimana aturan yang sudah lama disepakati itu dapat ditegakkan ketika serangan terus berlanjut? Seruan kepada Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa mekanisme internasional dipandang sebagai jalur yang diperlukan untuk menghentikan pola serangan dan mencegah pengulangannya.
Dari sisi solidaritas Arab, pernyataan Ketua Parlemen Arab menyoroti gagasan bahwa keamanan Arab Saudi tidak berdiri sendiri. Ia menyatakan bahwa keamanan Kerajaan adalah bagian integral dari keamanan nasional Arab, dan ancaman terhadapnya mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan. Gagasan itu menempatkan serangan terhadap bandara Riyadh sebagai persoalan kolektif, bukan hanya persoalan satu ibu kota. Bukankah stabilitas satu negara anggota berkaitan erat dengan stabilitas tetangga-tetangganya?
Parlemen Arab, sebagai lembaga yang menaungi perwakilan parlemen dari negara-negara Arab, menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Dukungan itu mencakup perlindungan bagi warga negara dan penduduk, termasuk mereka yang berada di fasilitas sipil seperti bandara. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut menegaskan bahwa keselamatan warga sipil dan penduduk menjadi pertimbangan utama, sejalan dengan penekanan pada aturan perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil.
Seruan agar Dewan Keamanan PBB turun tangan mencerminkan harapan bahwa komunitas internasional dapat mendorong penghentian serangan dan mencegah terulangnya. Pertanyaannya, seberapa cepat mekanisme internasional dapat merespons serangan yang menyasar fasilitas sipil vital? Dan bagaimana pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab dapat diwujudkan ketika serangan terus berlanjut?
Pernyataan Al-Yamahi juga menyoroti dimensi hukum. Ia menyebut penargetan bandara dan fasilitas sipil vital sebagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta pelanggaran aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil. Kerangka hukum ini menjadi dasar seruan agar serangan dihentikan dan tidak terulang. Bukankah perlindungan warga sipil seharusnya menjadi garis merah yang tidak bisa dilangkahi oleh pihak mana pun?
Dari Kairo, pernyataan itu menegaskan solidaritas Parlemen Arab dengan Kerajaan dan dukungan terhadap semua langkah yang diambil untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk. Dukungan tersebut disampaikan dalam konteks serangan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka, sehingga dimensi kemanusiaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari pernyataan itu. Setiap korban meninggalkan duka bagi keluarga dan komunitas, dan setiap luka menambah beban bagi layanan kesehatan serta keamanan.
Pernyataan itu juga menempatkan keamanan Arab Saudi sebagai bagian dari keamanan nasional Arab secara keseluruhan. Dengan demikian, ancaman terhadap Kerajaan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Gagasan ini memperkuat seruan agar masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mengambil langkah untuk menghentikan serangan, memastikan tidak terulang, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Bukankah stabilitas kawasan hanya mungkin terjaga jika setiap negara anggotanya merasa aman?
Dalam pemberitaan SPA, pernyataan Ketua Parlemen Arab disampaikan dari Kairo dan mencakup tiga pokok utama: kecaman terhadap serangan berkelanjutan dan penargetan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka; penegasan bahwa penargetan bandara dan fasilitas sipil vital melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional serta aturan perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil; serta solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Kerajaan dan dukungan terhadap langkah-langkahnya untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, dan keselamatan warga negara dan penduduk.
Pokok keempat adalah penekanan bahwa keamanan Kerajaan merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab dan bahwa ancaman terhadapnya membahayakan keamanan serta stabilitas kawasan. Pokok kelima adalah seruan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk campur tangan menghentikan serangan, memastikan tidak terulang, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Kelima pokok ini membentuk kerangka pernyataan yang menautkan dimensi hukum, solidaritas Arab, dan mekanisme internasional.
Dimensi hukum yang ditekankan Al-Yamahi menyoroti bahwa bandara dan fasilitas sipil vital memiliki perlindungan khusus. Ketika perlindungan itu dilanggar, dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga pada tatanan aturan yang menjaga agar konflik tidak meluas ke ruang-ruang sipil. Bukankah aturan yang melindungi warga sipil dan fasilitas sipil dibuat justru untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu? Dan jika aturan itu dilanggar berulang kali, bagaimana kepercayaan pada tatanan internasional dapat dipertahankan?
Seruan kepada Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa jalur diplomatik dan multilateral dipandang sebagai sarana untuk menghentikan serangan dan mencegah pengulangannya. Dalam pernyataan itu, permintaan pertanggungjawaban menjadi bagian dari seruan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban dapat ditegakkan secara nyata? Dan sejauh mana dukungan internasional dapat memperkuat upaya menghentikan serangan terhadap fasilitas sipil?
Solidaritas yang dinyatakan Parlemen Arab mencakup dukungan terhadap semua langkah Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk. Dukungan itu disampaikan dalam kerangka keamanan nasional Arab yang saling terkait. Dengan demikian, serangan terhadap bandara Riyadh dipandang sebagai persoalan yang menyentuh seluruh kawasan, bukan hanya satu negara. Bukankah keamanan kolektif menuntut solidaritas ketika salah satu anggotanya menghadapi ancaman?
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa keamanan Kerajaan adalah bagian integral dari keamanan nasional Arab. Artinya, setiap ancaman terhadap keamanan Kerajaan dipandang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan secara lebih luas. Dalam kerangka ini, seruan kepada masyarakat internasional menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas tersebut, sekaligus menegaskan bahwa penargetan fasilitas sipil tidak dapat dibiarkan berlanjut tanpa respons.
Dari segi perlindungan warga sipil, pernyataan Al-Yamahi menekankan aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil. Bandara sipil, sebagai fasilitas yang melayani publik, berada dalam kategori yang dilindungi. Ketika bandara diserang, risiko bagi warga sipil menjadi nyata, termasuk korban meninggal dan luka-luka. Bukankah keselamatan warga sipil seharusnya menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar dalam situasi konflik apa pun?
Serangan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka menegaskan urgensi seruan agar serangan dihentikan dan tidak terulang. Dalam pernyataan itu, permintaan pertanggungjawaban menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada impunitas. Pertanyaannya, bagaimana komunitas internasional dapat memastikan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil tidak terulang? Dan langkah apa yang dapat memperkuat perlindungan bagi warga sipil dan fasilitas sipil di kawasan?
Pernyataan Ketua Parlemen Arab juga menyoroti bahwa keamanan Kerajaan merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab. Dengan demikian, ancaman terhadap keamanan Kerajaan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Gagasan ini menjadi dasar solidaritas Parlemen Arab dan dukungan terhadap langkah-langkah Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk. Bukankah solidaritas semacam ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman bersama?
Dalam konteks hukum internasional dan hukum humaniter internasional, penargetan bandara dan fasilitas sipil vital disebut sebagai pelanggaran. Pernyataan itu juga menyebutnya sebagai pelanggaran aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil. Kerangka ini menegaskan bahwa serangan terhadap objek sipil tidak dapat dibenarkan, dan bahwa perlindungan warga sipil serta fasilitas sipil harus dihormati. Pertanyaannya, bagaimana penegakan aturan tersebut dapat diperkuat agar serangan serupa tidak berulang?
Seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk campur tangan mencerminkan harapan bahwa mekanisme internasional dapat mendorong penghentian serangan dan mencegah pengulangannya, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Dalam pernyataan itu, tiga elemen tersebut — menghentikan serangan, memastikan tidak terulang, dan meminta pertanggungjawaban — menjadi satu paket seruan. Bukankah ketiganya saling terkait dalam upaya melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas kawasan?
Pernyataan itu disampaikan dari Kairo dan diberitakan SPA pada 11 Oktober 2026. Dalam pemberitaan tersebut, tidak disebutkan jumlah korban secara rinci, lokasi spesifik di bandara, maupun pihak yang secara langsung dituding bertanggung jawab selain militan Houthi. Pemberitaan juga tidak memuat rincian tentang langkah konkret yang akan diambil Parlemen Arab selain pernyataan solidaritas dan seruan kepada masyarakat internasional. Selain itu, tidak ada keterangan tentang respons resmi pihak lain atau jadwal tindak lanjut atas seruan tersebut.
Yang jelas dari pernyataan itu adalah posisi Parlemen Arab: mengecam serangan berkelanjutan militan Houthi terhadap Arab Saudi dan penargetan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, menegaskan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, menyatakan solidaritas penuh dengan Kerajaan, menekankan bahwa keamanan Kerajaan adalah bagian integral dari keamanan nasional Arab, dan menyerukan agar Dewan Keamanan PBB campur tangan untuk menghentikan serangan, mencegah pengulangannya, serta meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.
Apa isi kecaman Ketua Parlemen Arab terhadap serangan Houthi? Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi mengutuk serangan berkelanjutan militan Houthi terhadap Arab Saudi dan penargetan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Ia menegaskan bahwa menargetkan bandara dan fasilitas sipil vital merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta pelanggaran aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil. Pernyataan itu disampaikan dari Kairo dan diberitakan kantor berita Saudi SPA pada 11 Oktober 2026.
Bagaimana Parlemen Arab menyatakan dukungannya kepada Arab Saudi? Al-Yamahi menegaskan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Kerajaan dan dukungannya terhadap semua langkah yang diambil Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk. Ia juga menekankan bahwa keamanan Kerajaan merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional Arab, dan bahwa setiap ancaman terhadapnya membahayakan keamanan serta stabilitas kawasan. Dukungan itu disampaikan dalam konteks serangan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka.
Apa seruan Al-Yamahi kepada masyarakat internasional? Al-Yamahi menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk campur tangan menghentikan serangan-serangan tersebut, memastikan tidak terulang, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab. Seruan itu menjadi bagian dari pernyataannya yang mengecam penargetan bandara dan fasilitas sipil vital sebagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dari Kairo dan diberitakan SPA pada 11 Oktober 2026.
Mengapa keamanan Arab Saudi disebut bagian dari keamanan nasional Arab? Al-Yamahi menekankan bahwa keamanan Kerajaan merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab dan bahwa setiap ancaman terhadapnya membahayakan keamanan serta stabilitas kawasan. Pernyataan itu menempatkan serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh sebagai persoalan yang menyentuh seluruh kawasan, bukan hanya satu negara. Dalam kerangka itu, Parlemen Arab menyatakan solidaritas penuh dan mendukung langkah Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan, keamanan wilayah, serta keselamatan warga negara dan penduduk.
Apa dampak serangan terhadap bandara menurut pernyataan tersebut? Pernyataan itu menyebut serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Al-Yamahi menegaskan bahwa menargetkan bandara dan fasilitas sipil vital melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta melanggar aturan yang menjamin perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil. Serangan itu juga menjadi dasar seruannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan serangan, mencegah pengulangannya, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.
Apa yang tidak disebutkan dalam pemberitaan SPA tersebut? Pemberitaan SPA tidak memuat rincian jumlah korban, lokasi spesifik di bandara, maupun pihak yang secara langsung dituding bertanggung jawab selain militan Houthi. Tidak ada pula keterangan tentang langkah konkret yang akan diambil Parlemen Arab selain pernyataan solidaritas dan seruan kepada masyarakat internasional. Pemberitaan juga tidak menyebutkan respons resmi pihak lain atau jadwal tindak lanjut atas seruan kepada Dewan Keamanan PBB tersebut.