Dr. Abdullah Al Rabeeah, Penasihat di Royal Court dan Supervisor General King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief), berbicara dalam panel tingkat tinggi bertajuk “Meeting the Moment: Crisis Response in a Conflict & Funding Constraint Era” yang digelar Devex di sela sesi ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada Kamis, 25 September 2026.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA, Al Rabeeah memaparkan jejak kemanusiaan Arab Saudi melalui KSrelief yang beroperasi di lebih dari 110 negara dengan bantuan melebihi $8,5 miliar. Ia menegaskan intervensi itu dijalankan lewat kemitraan dengan badan-badan PBB, organisasi internasional, dan jaringan mitra lokal tepercaya yang mampu menyalurkan bantuan di tengah akses kemanusiaan yang terbatas dan kondisi lapangan yang rumit.
Angka lebih dari 110 negara dan nilai bantuan di atas $8,5 miliar itu menjadi kerangka utama paparan Al Rabeeah di hadapan panel. Bagaimana sebuah lembaga kemanusiaan menjaga jangkauan seluas itu ketika akses ke wilayah konflik justru menyempit? Pertanyaan itu menjadi latar diskusi bertema krisis di era konflik dan keterbatasan pendanaan.
Al Rabeeah menjadikan Sudan sebagai studi kasus operasional. Ia menyebut bahwa setelah penarikan misi operasional PBB pada 2023, KSrelief mempertahankan operasi bantuan yang berkelanjutan melalui mitra di lapangan bersama entitas internasional seperti International Committee of the Red Cross. Bagaimana kesinambungan bantuan bisa dijaga ketika kehadiran misi internasional justru berkurang? Pengalaman Sudan, menurut paparannya, menunjukkan peran mitra lokal dan organisasi internasional yang tetap berada di lapangan.
Ia juga menyoroti proyek komprehensif bersama “All Hands and Hearts” selama sembilan bulan yang menangani ketahanan pangan, mata pencaharian, kesehatan, dan gizi bagi lebih dari 208.000 individu terdampak konflik. Proyek sembilan bulan itu mencakup empat bidang sekaligus, dari pangan hingga gizi. Apakah pendekatan lintas sektor semacam ini yang dibutuhkan ketika pendanaan kemanusiaan semakin ketat? Angka 208.000 penerima manfaat memberi gambaran skala dampak yang ingin dicapai lewat kemitraan tersebut.
Dalam penutupnya, Al Rabeeah menegaskan pentingnya menyelaraskan diplomasi dengan aksi kemanusiaan yang berpijak pada hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, akuntabilitas, serta upaya memungkinkan komunitas rentan beralih dari krisis menuju ketahanan jangka panjang. Mengapa diplomasi perlu berjalan seiring dengan bantuan di lapangan? Paparan itu menempatkan hukum humaniter dan akuntabilitas sebagai landasan, bukan pelengkap, dalam respons krisis.
Panel Devex ini berlangsung di sela sesi ke-81 Majelis Umum PBB di New York, forum yang mempertemukan para pelaku kemanusiaan dan pembuat kebijakan. Dalam konteks itu, paparan Al Rabeeah menyoroti tiga hal sekaligus: jangkauan operasi KSrelief di lebih dari 110 negara, nilai bantuan yang melampaui $8,5 miliar, dan model kemitraan dengan PBB, organisasi internasional, serta mitra lokal. Bagaimana model kemitraan itu bekerja ketika akses kemanusiaan dibatasi? Pertanyaan tersebut mewarnai seluruh diskusi bertema respons krisis.
Sudan menjadi contoh bagaimana operasi tetap berjalan setelah penarikan misi operasional PBB pada 2023. KSrelief, menurut Al Rabeeah, melanjutkan bantuan melalui mitra di lapangan bersama International Committee of the Red Cross. Lalu apa yang membuat mitra lokal mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses? Paparan itu menempatkan jaringan mitra tepercaya sebagai kunci penyaluran bantuan dalam kondisi lapangan yang kompleks.
Proyek bersama “All Hands and Hearts” selama sembilan bulan menambah gambaran operasional: ketahanan pangan, mata pencaharian, kesehatan, dan gizi bagi lebih dari 208.000 orang terdampak konflik. Empat bidang itu dirangkum dalam satu proyek. Apakah bantuan yang menyentuh pangan, penghidupan, kesehatan, dan gizi sekaligus lebih tahan menghadapi keterbatasan pendanaan? Pertanyaan itu relevan dengan tema panel yang menyoroti era keterbatasan dana.
Al Rabeeah menutup dengan seruan agar diplomasi selaras dengan aksi kemanusiaan, berpijak pada hukum humaniter internasional, prinsip dasar kemanusiaan, akuntabilitas, dan pemberdayaan komunitas rentan menuju ketahanan jangka panjang. Bagaimana transisi dari krisis ke ketahanan itu diukur? Rilis SPA tidak merinci indikator, nilai proyek, atau rincian lokasi di Sudan, sehingga paparan itu tetap menjadi kerangka kebijakan dan operasional tanpa angka tambahan di luar yang disebutkan.
Apa yang disampaikan Dr. Abdullah Al Rabeeah dalam panel Devex? Ia memaparkan jejak kemanusiaan Arab Saudi melalui KSrelief yang beroperasi di lebih dari 110 negara dengan bantuan melebihi $8,5 miliar. Ia menegaskan intervensi dijalankan lewat kemitraan dengan badan PBB, organisasi internasional, dan jaringan mitra lokal tepercaya yang mampu menyalurkan bantuan di tengah akses terbatas dan kondisi lapangan rumit. Panel bertajuk “Meeting the Moment: Crisis Response in a Conflict & Funding Constraint Era” digelar di sela sesi ke-81 Majelis Umum PBB di New York.
Bagaimana KSrelief menjaga operasi di Sudan setelah penarikan misi PBB? Al Rabeeah menyebut Sudan sebagai studi kasus operasional. Setelah penarikan misi operasional PBB pada 2023, KSrelief mempertahankan operasi bantuan berkelanjutan melalui mitra di lapangan bersama entitas internasional seperti International Committee of the Red Cross. Menurut paparannya, jaringan mitra lokal dan organisasi internasional yang tetap berada di lapangan menjadi kunci penyaluran bantuan ketika kehadiran misi internasional berkurang dan akses kemanusiaan menyempit.
Apa isi proyek bersama “All Hands and Hearts”? Proyek komprehensif selama sembilan bulan itu menangani ketahanan pangan, mata pencaharian, kesehatan, dan gizi bagi lebih dari 208.000 individu terdampak konflik. Empat bidang tersebut dirangkum dalam satu proyek yang dijalankan bersama mitra. Rilis SPA tidak merinci nilai proyek, lokasi spesifik, atau indikator capaian di luar jumlah penerima manfaat dan durasi sembilan bulan yang disebutkan dalam paparan Al Rabeeah di panel Devex.
Prinsip apa yang ditekankan Al Rabeeah di akhir paparan? Ia menegaskan pentingnya menyelaraskan diplomasi dengan aksi kemanusiaan yang berpijak pada hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, akuntabilitas, serta upaya memungkinkan komunitas rentan beralih dari krisis menuju ketahanan jangka panjang. Penekanan itu menempatkan hukum humaniter dan akuntabilitas sebagai landasan respons krisis, bukan pelengkap, dalam diskusi bertema konflik dan keterbatasan pendanaan.
Di mana dan kapan panel tersebut berlangsung? Panel digelar di New York pada Kamis, 25 September 2026, di sela sesi ke-81 Majelis Umum PBB. Acara bertajuk “Meeting the Moment: Crisis Response in a Conflict & Funding Constraint Era” diselenggarakan oleh Devex dan menghadirkan Dr. Abdullah Al Rabeeah, Penasihat di Royal Court sekaligus Supervisor General KSrelief, sebagai peserta panel tingkat tinggi. SPA melaporkan waktu lokal 10.32 dan GMT 07.32 untuk laporan tersebut.
Apakah rilis menyebut nilai atau lokasi proyek secara rinci? Tidak. Rilis SPA hanya menyebut operasi di lebih dari 110 negara dengan bantuan melebihi $8,5 miliar, proyek sembilan bulan bersama “All Hands and Hearts” bagi lebih dari 208.000 individu terdampak konflik, serta operasi berkelanjutan di Sudan melalui mitra lapangan dan International Committee of the Red Cross. Nilai proyek, kapasitas, lokasi spesifik di Sudan, dan indikator transisi menuju ketahanan jangka panjang tidak dirinci dalam rilis tersebut.
