Kementerian Dalam Negeri: Pemberi Kerja Pekerja Ilegal Dapat Denda hingga SAR100.000

Riyadh — Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat yang melanggar aturan menghadapi denda hingga SAR100.000. Ketentuan itu disampaikan kementerian pada Senin, 21 September 2026, sebagaimana dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari Riyadh.

Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA, sasaran aturan ini mencakup tiga jenis pelanggaran ketenagakerjaan. Pertama, mempekerjakan ekspatriat yang melanggar regulasi. Kedua, membiarkan pekerja bekerja untuk diri sendiri atau untuk pihak lain. Ketiga, mempekerjakan pekerja yang disponsori oleh pemberi kerja lain.

Denda yang dijatuhkan tidak berhenti pada angka maksimum SAR100.000. Kementerian menyatakan bahwa nilai denda dikalikan dengan jumlah pekerja yang terlibat dalam pelanggaran. Artinya, semakin banyak pekerja ilegal yang dipekerjakan, semakin besar pula beban finansial yang harus ditanggung perusahaan.

Selain denda, ada sejumlah sanksi lain yang menyertai. Perusahaan dapat dilarang merekrut pekerja baru hingga lima tahun. Nama perusahaan juga dapat dipublikasikan. Bagi manajer yang bertanggung jawab, hukuman penjara dapat mencapai satu tahun. Jika manajer tersebut seorang ekspatriat, ia akan dideportasi.

Kementerian Dalam Negeri mengimbau agar semua pihak mematuhi peraturan kependudukan, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan. Kementerian juga meminta masyarakat melaporkan pelanggar melalui saluran yang tersedia.

Untuk wilayah Makkah, Madinah, Riyadh, dan kawasan Timur, laporan dapat disampaikan dengan menghubungi 911. Untuk wilayah lain di Arab Saudi, masyarakat dapat menghubungi 999.

Mengapa Aturan Ini Penting bagi Dunia Usaha?

Bagi perusahaan di Arab Saudi, aturan ini menyentuh langsung praktik rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja asing. Apakah perusahaan Anda sudah memastikan seluruh pekerja memiliki status sponsor yang sesuai? Bagaimana jika seorang pekerja ingin bekerja paruh waktu di tempat lain — apakah izin resmi sudah diurus?

Kementerian menyebut tiga kategori pelanggaran secara eksplisit. Mempekerjakan ekspatriat yang melanggar regulasi, membiarkan pekerja bekerja untuk diri sendiri atau orang lain, serta mempekerjakan pekerja yang disponsori pemberi kerja lain. Ketiganya menjadi dasar pengenaan sanksi.

Yang membedakan aturan ini adalah mekanisme penggandaan denda. Denda tidak dihitung per perusahaan, melainkan per pekerja yang terlibat. Jika sebuah perusahaan mempekerjakan sepuluh pekerja ilegal, apakah dendanya tetap SAR100.000 atau berlipat sepuluh kali? Kementerian menyatakan denda dikalikan dengan jumlah pekerja yang terlibat.

Konsekuensi lain menyusul secara berlapis. Larangan merekrut pekerja baru hingga lima tahun dapat melumpuhkan operasional perusahaan yang bergantung pada tenaga kerja asing. Publikasi nama perusahaan menambah tekanan reputasi. Dan bagi manajer yang bertanggung jawab, ancaman penjara hingga satu tahun serta deportasi bagi ekspatriat menjadi peringatan serius.

Apakah sanksi berlapis ini akan mendorong perusahaan memperketat due diligence sebelum mempekerjakan? Atau justru menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha? Kementerian tidak merinci mekanisme pemeriksaan dalam rilis ini.

Kepatuhan terhadap peraturan kependudukan, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan menjadi pesan utama kementerian. Imbauan ini berlaku bagi seluruh perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat di Arab Saudi.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui 911 untuk Makkah, Madinah, Riyadh, dan kawasan Timur, serta 999 untuk wilayah lainnya. Apakah saluran pelaporan ini akan efektif menjaring pelanggaran di lapangan? Waktu yang akan menjawab.

Rilis kementerian tidak menyebut jumlah kasus yang telah ditindak, total denda yang dikumpulkan, atau tenggat penerapan aturan. Tidak ada pula rincian tentang mekanisme banding atau prosedur pemeriksaan. Yang jelas, kerangka sanksi telah diumumkan dan berlaku bagi pemberi kerja di seluruh Arab Saudi.

Apa saja pelanggaran yang dikenai denda hingga SAR100.000? Kementerian Dalam Negeri menyebut tiga jenis pelanggaran. Pertama, mempekerjakan ekspatriat yang melanggar regulasi. Kedua, membiarkan pekerja bekerja untuk diri sendiri atau untuk pihak lain. Ketiga, mempekerjakan pekerja yang disponsori oleh pemberi kerja lain. Ketiga kategori ini menjadi dasar pengenaan denda hingga SAR100.000, sebagaimana dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari Riyadh pada Senin, 21 September 2026.

Bagaimana mekanisme penggandaan denda diberlakukan? Kementerian menyatakan bahwa denda dikalikan dengan jumlah pekerja yang terlibat dalam pelanggaran. Artinya, nilai denda tidak tunggal per perusahaan, melainkan bergantung pada berapa banyak pekerja ilegal yang dipekerjakan. Jika sebuah perusahaan mempekerjakan lebih dari satu pekerja ilegal, beban dendanya berlipat sesuai jumlah tersebut. Rilis SPA tidak merinci contoh perhitungan atau batas maksimum total denda.

Sanksi lain apa yang menyertai denda? Selain denda hingga SAR100.000, perusahaan dapat dilarang merekrut pekerja baru hingga lima tahun. Nama perusahaan juga dapat dipublikasikan. Bagi manajer yang bertanggung jawab, hukuman penjara dapat mencapai satu tahun. Jika manajer tersebut seorang ekspatriat, ia akan dideportasi. Sanksi-sanksi ini disebutkan kementerian dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Saudi SPA.

Bagaimana cara melaporkan pelanggaran? Kementerian meminta masyarakat melaporkan pelanggar melalui saluran telepon. Untuk wilayah Makkah, Madinah, Riyadh, dan kawasan Timur, laporan dapat disampaikan dengan menghubungi 911. Untuk wilayah lain di Arab Saudi, masyarakat dapat menghubungi 999. Imbauan ini disampaikan kementerian sebagai bagian dari seruan kepatuhan terhadap peraturan kependudukan, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan.

Apa yang tidak disebutkan dalam rilis kementerian? Rilis kementerian tidak menyebut jumlah kasus yang telah ditindak, total denda yang dikumpulkan, atau tenggat penerapan aturan. Tidak ada pula rincian tentang mekanisme banding, prosedur pemeriksaan, atau contoh perhitungan denda berlipat. Yang disampaikan adalah kerangka sanksi dan saluran pelaporan. Informasi lebih lanjut di luar itu belum tersedia dalam laporan kantor berita Saudi SPA.

Selengkapnya tentang topik ini: Berita KSA, Budaya