Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum internasional, guna melindungi anak-anak dari pelanggaran yang dilakukan melalui, difasilitasi oleh, atau diperburuk oleh teknologi digital.
Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA dari New York pada 20 Oktober 2026, seruan itu disampaikan dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB yang menekankan perlunya memasukkan perlindungan anak, privasi, dan pengamanan data ke dalam kebijakan serta inisiatif digital.
Dewan menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari perlindungan anak secara umum. Karena itu, negara-negara diminta mengintegrasikan perlindungan digital ke dalam sistem perlindungan anak yang sudah ada, bukan membiarkannya berdiri sendiri sebagai kebijakan terpisah. Bukankah anak-anak yang paling rentan justru sering jatuh ke celah ketika kebijakan digital dan kebijakan perlindungan anak berjalan sendiri-sendiri?
Selain integrasi kebijakan, Dewan Keamanan PBB juga menyerukan penyediaan saluran pelaporan yang aman. Saluran semacam ini dinilai penting agar anak-anak, keluarga, maupun pihak yang mendampingi mereka dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan atau stigmatisasi. Pertanyaannya, sudah berapa banyak negara yang benar-benar menyiapkan jalur pelaporan yang bisa diakses anak tanpa hambatan teknologi maupun bahasa?
Dalam seruannya, Dewan Keamanan PBB menyoroti pula kebutuhan memperluas pembelajaran jarak jauh. Teknologi digital dinilai dapat menjadi sarana pendidikan yang menjangkau anak-anak di wilayah yang sulit diakses, termasuk daerah konflik. Namun, perluasan pembelajaran jarak jauh itu harus dibarengi dengan upaya memastikan bahwa ruang belajar daring tidak berubah menjadi ruang baru bagi risiko eksploitasi.
Dewan juga menyerukan promosi literasi digital di zona konflik. Literasi digital dipandang sebagai bekal agar anak-anak mampu mengenali ancaman, memahami batas privasi mereka, dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan. Bagaimana mungkin anak bisa melindungi dirinya di ruang digital jika ia tidak pernah diajari membaca risiko yang ada di dalamnya?
Selain literasi digital, pelatihan bagi para guru menjadi bagian dari seruan tersebut. Guru berada di garis depan ketika pembelajaran berpindah ke ranah daring, sehingga kesiapan mereka menentukan sejauh mana perlindungan anak benar-benar berjalan di ruang kelas digital. Dewan Keamanan PBB juga menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama mereka yang tumbuh di tengah situasi konflik dan tekanan berkepanjangan.
Dewan Keamanan PBB selanjutnya meminta penyusunan kompilasi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik mengenai manfaat serta risiko teknologi digital bagi anak-anak dalam situasi konflik. Kompilasi ini diharapkan menjadi rujukan bersama bagi negara-negara dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mengejar manfaat teknologi, tetapi juga memperhitungkan dampak buruknya terhadap anak.
Dalam kaitannya dengan penegakan aturan, Dewan menyerukan agar negara-negara memperkuat akuntabilitas, menyelidiki pelanggaran, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Seruan ini menempatkan perlindungan anak di ruang digital sebagai persoalan hukum, bukan sekadar imbauan moral. Tanpa penegakan hukum, bukankah seruan perlindungan anak hanya akan berhenti sebagai pernyataan di atas kertas?
Dewan Keamanan PBB juga menekankan pentingnya mendukung penelitian serta kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencegah kerugian dan eksploitasi. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai perlu karena banyak risiko digital muncul dan berkembang di platform yang dioperasikan oleh pihak swasta, sementara kebijakan publik berada di tangan pemerintah. Bagaimana mungkin perlindungan anak berjalan efektif jika pemerintah dan platform digital bekerja tanpa arah yang sama?
Perhatian khusus diberikan pada risiko yang dihadapi anak perempuan. Penekanan ini menunjukkan bahwa dampak teknologi digital tidak dialami secara setara oleh semua anak, dan bahwa kelompok tertentu menghadapi kerentanan yang lebih besar. Bukankah kebijakan yang mengabaikan perbedaan pengalaman semacam ini berisiko meninggalkan mereka yang paling membutuhkan perlindungan?
Seruan Dewan Keamanan PBB ini menyentuh sejumlah ranah sekaligus: kebijakan digital, sistem perlindungan anak, pendidikan, kesehatan mental, penegakan hukum, riset, dan kemitraan publik-swasta. Pendekatan yang menyeluruh itu mencerminkan pengakuan bahwa risiko digital terhadap anak tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Apakah negara-negara akan mampu menerjemahkan seruan ini menjadi langkah nyata di tingkat nasional masing-masing?
Dalam konteks situasi konflik, persoalannya menjadi lebih rumit. Anak-anak yang hidup di wilayah terdampak konflik sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial, sementara teknologi digital menjadi salah satu jalur yang tersisa untuk belajar dan terhubung. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi rentan ganda: terpapar risiko digital sekaligus kekurangan jaring pengaman konvensional.
Permintaan Dewan Keamanan PBB agar praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dikompilasi menunjukkan kesadaran bahwa pengetahuan tentang dampak teknologi digital terhadap anak masih tersebar dan belum tentu terdokumentasi dengan baik. Tanpa kompilasi semacam itu, setiap negara berisiko mengulang kesalahan yang sama atau mengabaikan solusi yang sudah terbukti di tempat lain.
Seruan untuk memperkuat akuntabilitas juga menyiratkan bahwa pelanggaran terhadap anak melalui teknologi digital selama ini kerap luput dari penyelidikan. Menutup celah itu menuntut kapasitas penyelidikan yang memadai, kerja sama lintas negara, serta kejelasan dasar hukum untuk menindak pelaku yang mungkin berada di yurisdiksi berbeda.
Dukungan terhadap penelitian dan kemitraan pemerintah-swasta menegaskan bahwa pencegahan tidak bisa hanya bertumpu pada respons setelah kerugian terjadi. Penelitian diperlukan untuk memahami pola risiko, sedangkan kemitraan diperlukan untuk menerjemahkan temuan itu menjadi fitur, kebijakan, dan praktik yang melindungi anak sejak awal. Pertanyaannya, seberapa cepat temuan penelitian bisa berubah menjadi perlindungan nyata bagi anak-anak yang hari ini sudah terpapar risiko?
Penekanan pada anak perempuan mengingatkan bahwa data dan kebijakan yang tidak memilah pengalaman berdasarkan gender berpotensi menyembunyikan bentuk-bentuk kerugian yang khas dialami kelompok tertentu. Tanpa perhatian khusus, risiko yang paling jarang terlihat bisa jadi justru yang paling jarang ditangani.
Secara keseluruhan, seruan Dewan Keamanan PBB ini menempatkan perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari agenda perdamaian dan keamanan, bukan sekadar urusan teknologi atau pendidikan semata. Kerangka berpikir itu penting karena pelanggaran terhadap anak di ruang digital dapat memperdalam kerentanan yang sudah ada, terutama di wilayah yang sedang dilanda konflik.
Rilis SPA tidak menyebutkan resolusi atau dokumen resmi tertentu, negara-negara yang menyampaikan pernyataan, tenggat waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pemantauan atas seruan tersebut. Rilis juga tidak memuat rincian mengenai bentuk saluran pelaporan aman yang dimaksud atau cakupan kompilasi praktik terbaik yang diminta.
Apa inti seruan Dewan Keamanan PBB mengenai perlindungan anak di ruang digital? Dewan Keamanan PBB menyerukan negara-negara anggota mengambil langkah sesuai hukum internasional untuk melindungi anak dari pelanggaran yang dilakukan melalui, difasilitasi oleh, atau diperburuk teknologi digital. Dewan juga menekankan perlunya memasukkan perlindungan anak, privasi, dan pengamanan data ke dalam kebijakan serta inisiatif digital. Seruan itu disampaikan dari New York dan dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 20 Oktober 2026.
Langkah apa yang diminta untuk sistem perlindungan anak? Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara mengintegrasikan perlindungan digital ke dalam sistem perlindungan anak yang sudah ada dan menyediakan saluran pelaporan yang aman. Integrasi ini dimaksudkan agar kebijakan digital tidak berjalan terpisah dari perlindungan anak. Dewan juga menyerukan penguatan akuntabilitas, penyelidikan atas pelanggaran, dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan sesuai hukum internasional.
Bagaimana pendidikan dan dukungan psikososial disebut dalam seruan itu? Dewan Keamanan PBB menyerukan perluasan pembelajaran jarak jauh, promosi literasi digital di zona konflik, pelatihan bagi guru, serta penyediaan dukungan psikososial bagi anak-anak. Keempat hal itu disebut sebagai bagian dari upaya melindungi anak di ruang digital, terutama mereka yang berada dalam situasi konflik. SPA tidak merinci bentuk program, cakupan wilayah, atau lembaga yang akan melaksanakannya.
Mengapa penelitian dan kemitraan pemerintah-swasta ditekankan? Dewan Keamanan PBB menekankan pentingnya mendukung penelitian dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencegah kerugian serta eksploitasi terhadap anak. Penekanan ini muncul karena risiko digital banyak berkembang di ruang yang dioperasikan pihak swasta, sementara kebijakan publik berada di tangan pemerintah. Dewan juga meminta kompilasi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik soal manfaat dan risiko teknologi digital bagi anak dalam situasi konflik.
Kelompok anak mana yang mendapat perhatian khusus? Seruan Dewan Keamanan PBB memberi perhatian khusus pada risiko yang dihadapi anak perempuan. Penekanan itu menunjukkan bahwa dampak teknologi digital tidak dialami secara setara oleh semua anak dan bahwa kelompok tertentu menghadapi kerentanan lebih besar. SPA tidak menyebutkan data atau contoh kasus spesifik yang mendasari perhatian khusus tersebut.
Apa yang tidak disebutkan dalam rilis SPA tersebut? Rilis SPA tidak menyebutkan resolusi atau dokumen resmi tertentu, negara-negara yang menyampaikan pernyataan, tenggat waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pemantauan atas seruan Dewan Keamanan PBB. Rilis juga tidak memuat rincian mengenai bentuk saluran pelaporan aman yang dimaksud atau cakupan kompilasi praktik terbaik yang diminta. Informasi yang tersedia terbatas pada isi seruan dan penekanan-penekanan utamanya.