Ketua bersama Global Alliance: solusi dua negara satu-satunya jalan yang disepakati

Hampir 100 negara dan organisasi berkumpul di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, tepat satu tahun setelah New York Declaration diadopsi, untuk menegaskan kembali bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang disepakati secara internasional untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri Palestina.

Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 25 September 2026, pernyataan itu disampaikan oleh para ketua bersama Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution setelah menggelar pertemuan tingkat menteri. Pertemuan tersebut dihadiri Perdana Menteri Palestina dan Board of Peace High Representative for Gaza.

Dalam pernyataan bersama itu, para ketua menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang disepakati secara internasional yang dapat mewujudkan penentuan nasib sendiri Palestina, memberikan keamanan abadi bagi Israel, dan mengamankan perdamaian di seluruh kawasan. Menurut mereka, konsensus internasional di balik solusi ini lebih kuat daripada bertahun-tahun sebelumnya. Jendela peluangnya menyempit, tetapi belum tertutup.

Namun, para ketua bersama menyatakan keprihatinan berat bahwa perkembangan di lapangan justru meruntuhkan fondasi solusi tersebut. Perluasan permukiman, termasuk E1, bersama pembongkaran, kebijakan dan ancaman penggusuran paksa serta aneksasi, dan kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya, disebut menggerus integritas teritorial dan kesinambungan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Mereka menyerukan agar langkah-langkah tersebut dihentikan dan agar ada pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim. Mereka juga menyerukan agar status quo historis dan hukum di Tempat Suci di Yerusalem tetap dijunjung. Bukankah konsensus yang disebut lebih kuat dari bertahun-tahun sebelumnya seharusnya tercermin di lapangan, bukan justru tergerus oleh kebijakan yang berjalan?

Para ketua bersama menegaskan kembali visi mereka: One Palestine. Two States. A Region at Peace. Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, disebut membentuk satu wilayah Palestina tunggal, dan pendudukan harus berakhir.

Mereka menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas penentuan nasib sendiri dan atas negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, bersambung, dan layak, yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan berdasarkan garis 1967, sesuai hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Pernyataan itu juga menyebut bahwa penyelesaian persoalan Palestina adalah fondasi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pertemuan tingkat menteri tersebut menjadi penanda satu tahun sejak New York Declaration diadopsi, dengan kehadiran hampir 100 negara dan organisasi serta Perdana Menteri Palestina dan Board of Peace High Representative for Gaza.

Pernyataan itu muncul di tengah tekanan yang disebut para ketua sebagai ancaman terhadap integritas teritorial dan kesinambungan Tepi Barat. Perluasan permukiman, termasuk E1, menjadi salah satu sorotan utama karena dampaknya terhadap keterhubungan wilayah. Pembongkaran, kebijakan dan ancaman penggusuran paksa, serta aneksasi juga disebut sebagai bagian dari perkembangan yang meruntuhkan fondasi solusi dua negara.

Kekerasan pemukim yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya menjadi poin lain yang disorot. Para ketua bersama tidak hanya menyerukan penghentian langkah-langkah tersebut, tetapi juga pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim. Seruan serupa ditujukan pada upaya menjaga status quo historis dan hukum di Tempat Suci di Yerusalem.

Dalam pernyataannya, para ketua bersama menegaskan kembali bahwa Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah satu wilayah Palestina tunggal. Pernyataan itu juga menegaskan hak rakyat Palestina atas negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, bersambung, dan layak, yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan berdasarkan garis 1967.

Pertemuan itu sendiri digelar di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Hampir 100 negara dan organisasi ambil bagian, bersama Perdana Menteri Palestina dan Board of Peace High Representative for Gaza. Kehadiran itu disebut sebagai cerminan konsensus internasional yang lebih kuat daripada bertahun-tahun sebelumnya.

Namun, pernyataan itu tidak merinci negara atau organisasi mana saja yang hadir, tidak menyebut nama pejabat yang berbicara, dan tidak memuat angka atau tenggat waktu konkret. Pernyataan juga tidak menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim yang diserukan, tidak merinci langkah penghentian perluasan permukiman, dan tidak menyebut bagaimana status quo di Tempat Suci akan dijaga. Rilis SPA tidak memuat rincian tersebut.

Apa isi pernyataan ketua bersama Global Alliance? Pernyataan itu menegaskan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang disepakati secara internasional untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri Palestina, memberikan keamanan abadi bagi Israel, dan mengamankan perdamaian kawasan. Para ketua menyebut konsensus internasional lebih kuat daripada bertahun-tahun sebelumnya dan menyatakan jendela peluang menyempit tetapi belum tertutup. Pernyataan disampaikan setelah pertemuan tingkat menteri di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, satu tahun setelah New York Declaration diadopsi.

Siapa yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri tersebut? Menurut pernyataan yang dikutip SPA, hampir 100 negara dan organisasi ambil bagian dalam pertemuan itu. Perdana Menteri Palestina dan Board of Peace High Representative for Gaza juga hadir. Pertemuan digelar di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, tepat satu tahun setelah New York Declaration diadopsi. Pernyataan tidak merinci negara atau organisasi mana saja yang hadir dan tidak menyebut nama pejabat yang berbicara dalam pertemuan tersebut.

Apa yang dikhawatirkan para ketua bersama di lapangan? Para ketua menyatakan keprihatinan berat bahwa perkembangan di lapangan meruntuhkan fondasi solusi dua negara. Mereka menyoroti perluasan permukiman termasuk E1, pembongkaran, kebijakan dan ancaman penggusuran paksa serta aneksasi, dan kekerasan pemukim yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Semua itu dinilai menggerus integritas teritorial dan kesinambungan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Mereka menyerukan penghentian langkah tersebut dan pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim.

Apa yang dimaksud dengan One Palestine, Two States, A Region at Peace? Visi itu menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, membentuk satu wilayah Palestina tunggal dan pendudukan harus berakhir. Rakyat Palestina disebut memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas penentuan nasib sendiri dan atas negara yang merdeka, berdaulat, demokratis, bersambung, dan layak. Negara itu hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan berdasarkan garis 1967, sesuai hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Apa yang diserukan terkait Tempat Suci di Yerusalem? Para ketua bersama menyerukan agar status quo historis dan hukum di Tempat Suci di Yerusalem tetap dijunjung. Seruan itu disampaikan dalam pernyataan yang sama yang menyoroti perluasan permukiman, pembongkaran, ancaman penggusuran paksa, aneksasi, dan kekerasan pemukim. Pernyataan tidak merinci bagaimana status quo tersebut akan dijaga atau langkah konkret apa yang akan diambil. Rilis SPA juga tidak menyebut nama pejabat atau negara yang menyampaikan seruan itu.

Apa yang tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut? Pernyataan tidak merinci negara atau organisasi mana saja yang hadir, tidak menyebut nama pejabat yang berbicara, dan tidak memuat angka atau tenggat waktu konkret. Mekanisme pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim yang diserukan juga tidak dijelaskan, begitu pula langkah penghentian perluasan permukiman. Rilis SPA tidak memuat rincian tersebut, sehingga isi pernyataan terbatas pada penegasan visi dan seruan yang tercantum.