King Abdulaziz dan dunia cetak: membangun bangsa lewat pengetahuan

Lebih dari 100 judul buku—sekitar 100.000 eksemplar—dicetak atas biaya pribadi King Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud antara 1917 (1335 H) dan 1954 (1373 H), tersebar di Kerajaan, Mesir, India, dan Levant. Angka itu menjadi salah satu bukti paling konkret bagaimana Raja Pendiri memandang kata tercetak sebagai alat membangun negara, bukan sekadar barang budaya.

Seperti dilaporkan kantor berita Saudi SPA pada 23 September 2026, setelah unifikasi Arab Saudi pada 1932, King Abdulaziz menetapkan pembangunan budaya dan intelektual sebagai landasan pembentukan negara. Ia menilai kuttab tradisional dan sekolah dasar tidak lagi memadai, sehingga ia memprioritaskan peletakan dasar infrastruktur pendidikan dan kebudayaan yang menyeluruh untuk memupuk identitas nasional serta memajukan pertumbuhan ilmiah dan intelektual.

Keputusan itu bukan hal kecil pada zamannya. Di wilayah yang baru saja bersatu, akses terhadap buku masih terbatas, dan percetakan belum menjadi industri yang mapan. Dengan membiayai sendiri pencetakan dan distribusi ratusan jilid sejarah, sastra, dan keagamaan, King Abdulaziz memindahkan pengetahuan dari lingkaran terbatas para pelajar ke ruang publik yang lebih luas. Tidakkah langkah semacam itu menunjukkan bahwa pembangunan bangsa dimulai dari halaman yang bisa dibaca siapa saja?

Dari kuttab ke infrastruktur pengetahuan

SPA mencatat bahwa di antara judul-judul yang dicetak atas biaya King Abdulaziz terdapat karya sejarah, sastra, dan keagamaan. Sebagian edisi bahkan diproduksi dalam bahasa selain Arab, seperti Urdu dan Jawa. Pilihan bahasa itu penting: ia menjangkau pembaca di luar wilayah berbahasa Arab dan memperluas jangkauan warisan Arab dan Islam ke komunitas yang lebih jauh.

Pencetakan dilakukan tidak hanya di dalam Kerajaan, tetapi juga di Mesir, India, dan Levant. Artinya, King Abdulaziz memanfaatkan jaringan percetakan yang sudah ada di luar negeri sambil membangun kapasitas di dalam negeri. Apakah ini bentuk kerja sama budaya lintas wilayah yang jarang dibicarakan dalam sejarah pendidikan Saudi?

Yang ditekankan SPA adalah tujuan di baliknya: menyebarkan pengetahuan dan melestarikan warisan Arab dan Islam. Buku-buku itu bukan koleksi pribadi yang disimpan rapat, melainkan sarana yang disiapkan untuk dibaca dan dipelajari. Dalam kerangka itu, pencetakan menjadi bagian dari kebijakan negara, bukan usaha sampingan seorang raja.

Periode 1917 hingga 1954 mencakup masa sebelum dan sesudah unifikasi 1932. Rentang itu menunjukkan kesinambungan: upaya pencetakan sudah berjalan sebelum negara berdiri, lalu berlanjut dan melembaga setelahnya. Bukankah kesinambungan semacam ini yang sering luput ketika sejarah pendidikan hanya dihitung dari berdirinya sekolah formal?

SPA juga menyebut bahwa King Abdulaziz mendirikan percetakan Umm Al-Qura untuk membagikan buku secara gratis kepada pelajar. Pembagian gratis itu mengubah buku dari barang mahal menjadi alat belajar yang dapat diakses. Bagi pelajar pada masa itu, akses tanpa biaya bisa berarti perbedaan antara mengenal sebuah karya dan tidak pernah menyentuhnya sama sekali.

Selain itu, Umm Al-Qura diluncurkan sebagai surat kabar resmi Kerajaan, disusul penerbitan-penerbitan kebudayaan. Surat kabar resmi memberi negara saluran untuk menyampaikan pengumuman dan informasi, sementara penerbitan kebudayaan memperluas ruang bagi tulisan dan gagasan. Apakah kombinasi antara buku gratis, surat kabar resmi, dan majalah kebudayaan itu bisa disebut ekosistem pengetahuan pertama di Kerajaan?

Infrastruktur fisiknya pun dibenahi. Percetakan pemerintah di Makkah direnovasi dan diperluas dengan mengakuisisi percetakan-percetakan swasta yang lebih kecil. Langkah itu menunjukkan konsolidasi: alih-alih membiarkan kapasitas cetak tersebar dan lemah, negara menyerapnya ke dalam satu struktur yang lebih besar. SPA juga mencatat bahwa personel dikirim ke Mesir untuk pelatihan teknis, sebuah investasi pada keterampilan manusia, bukan hanya pada mesin.

Percetakan tambahan kemudian muncul di berbagai wilayah Kerajaan, termasuk beberapa di Makkah, Madinah, dan Jeddah. Ketiga kota itu bukan pilihan acak: Makkah dan Madinah adalah pusat keagamaan, sementara Jeddah merupakan pintu masuk perdagangan dan pelayaran. Dengan percetakan di kota-kota tersebut, produksi dan distribusi bahan bacaan bisa berlangsung lebih dekat ke pembaca dan pelajar.

Untuk menata dan mendorong industri yang baru tumbuh, King Abdulaziz menetapkan dua peraturan penerbitan pertama Kerajaan pada 1928 (1347 H) dan 1939 (1358 H). Regulasi itu memberi kerangka hukum bagi penerbitan pada masa ketika industri cetak masih mencari bentuk. Bukankah sebuah industri baru selalu membutuhkan aturan agar tumbuh teratur tanpa kehilangan ruang bergerak?

Langkah lain yang disebut SPA adalah pembebasan bea masuk atas semua kertas dan mesin yang diimpor untuk percetakan di Makkah, Madinah, dan Jeddah. Kertas dan mesin adalah dua komponen utama biaya produksi cetak. Dengan membebaskannya dari bea masuk, negara menurunkan hambatan bagi percetakan untuk beroperasi dan berkembang. Apakah kebijakan fiskal semacam itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan negara terhadap pengetahuan yang jauh lebih awal dari istilah ekonomi kreatif?

Perlu dicatat, SPA tidak merinci judul-judul buku yang dicetak, tidak menyebut nama percetakan swasta yang diakuisisi, dan tidak menyebut angka anggaran yang dikeluarkan King Abdulaziz. Yang disampaikan adalah gambaran besar: jumlah judul, jumlah eksemplar, lokasi pencetakan, bahasa, regulasi, dan insentif bea masuk. Ketiadaan rincian itu membatasi seberapa jauh kita bisa menilai dampak langsungnya terhadap tingkat melek huruf atau jumlah pembaca pada masa itu.

Meski demikian, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan pola yang konsisten. Pencetakan dibiayai, buku dibagikan gratis kepada pelajar, surat kabar resmi didirikan, percetakan diperluas, personel dilatih, regulasi diterbitkan, dan bea masuk dihapus. Setiap langkah menyentuh satu bagian dari rantai produksi dan distribusi pengetahuan. Tidakkah pola itu menunjukkan pemahaman yang cukup rinci tentang bagaimana sebuah industri penerbitan bekerja?

Dalam konteks pembentukan negara setelah 1932, pengetahuan juga berfungsi sebagai perekat identitas. Buku sejarah dan keagamaan yang dicetak dan disebarkan membantu merumuskan rujukan bersama bagi masyarakat yang baru bersatu. Sastra menambah lapisan bahasa dan imajinasi yang memperkaya budaya publik. Apakah identitas nasional bisa dibangun tanpa bahan bacaan yang bisa diakses bersama?

Pilihan menerbitkan sebagian edisi dalam bahasa Urdu dan Jawa juga menyiratkan kesadaran akan jangkauan yang lebih luas. Pembaca berbahasa tersebut tidak hanya berada di dalam Kerajaan, tetapi juga di kawasan lain. Dengan mencetak dalam bahasa mereka, King Abdulaziz memperluas sirkulasi warisan Arab dan Islam melampaui batas bahasa Arab. Bukankah ini bentuk diplomasi budaya yang berjalan melalui halaman buku?

SPA menutup laporannya dengan penilaian bahwa upaya-upaya fondasional itu membangun infrastruktur berbasis pengetahuan yang kuat, yang kemudian mendorong perkembangan budaya dan intelektual Kerajaan secara berkelanjutan. Penilaian itu menempatkan pencetakan, penerbitan, dan pendidikan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai kebijakan yang terpisah-pisah.

Bagi pembaca hari ini, kisah itu menawarkan cara lain memahami sejarah Saudi: bukan hanya melalui peristiwa politik dan ekonomi, tetapi juga melalui mesin cetak, kertas impor, dan buku yang dibagikan gratis. Apakah warisan semacam ini cukup dikenal oleh generasi yang tumbuh dengan layar dan teks digital?

Yang tidak disampaikan SPA adalah rincian judul, nama penerbit mitra di luar negeri, jumlah percetakan yang diakuisisi, dan besaran biaya yang dikeluarkan. Laporan juga tidak menyebut bagaimana distribusi buku gratis kepada pelajar dijalankan atau seberapa luas jangkauannya. Karena itu, gambaran yang tersedia adalah kerangka kebijakan dan capaian angka, bukan potret rinci kehidupan pembaca pada masa itu.

Namun kerangka itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan arah. Dari 1917 hingga 1954, lebih dari 100 judul dan sekitar 100.000 eksemplar menjadi bukti bahwa kata tercetak ditempatkan di pusat pembangunan negara. Regulasi 1928 dan 1939, pembebasan bea masuk kertas dan mesin, serta pelatihan personel di Mesir melengkapi gambaran tentang negara yang tidak hanya mencetak buku, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkannya terus dicetak.

Berapa banyak buku yang dicetak atas biaya King Abdulaziz? SPA melaporkan bahwa antara 1917 (1335 H) dan 1954 (1373 H) lebih dari 100 judul dicetak atas biaya pribadi King Abdulaziz, dengan total sekitar 100.000 eksemplar. Pencetakan berlangsung di Kerajaan, Mesir, India, dan Levant. Sebagian edisi diproduksi dalam bahasa selain Arab, seperti Urdu dan Jawa. SPA tidak merinci judul-judulnya maupun biaya yang dikeluarkan untuk seluruh proses tersebut.

Apa peran percetakan Umm Al-Qura? King Abdulaziz mendirikan percetakan Umm Al-Qura untuk membagikan buku secara gratis kepada pelajar. Ia juga meluncurkan surat kabar Umm Al-Qura sebagai surat kabar resmi Kerajaan, yang kemudian disusul penerbitan-penerbitan kebudayaan. SPA tidak menyebut jumlah buku yang dibagikan atau jumlah pelajar yang menerimanya. Laporan juga tidak merinci isi penerbitan kebudayaan yang menyusul surat kabar resmi tersebut.

Regulasi penerbitan apa yang ditetapkan? SPA mencatat King Abdulaziz menetapkan dua peraturan penerbitan pertama Kerajaan pada 1928 (1347 H) dan 1939 (1358 H). Keduanya dimaksudkan untuk menata dan mendorong industri penerbitan yang baru tumbuh. Selain itu, semua kertas dan mesin yang diimpor untuk percetakan di Makkah, Madinah, dan Jeddah dibebaskan dari bea masuk. SPA tidak merinci isi pasal kedua peraturan tersebut maupun besaran nilai bea masuk yang dibebaskan.

Bagaimana kapasitas percetakan dalam negeri dikembangkan? Percetakan pemerintah di Makkah direnovasi dan diperluas dengan mengakuisisi percetakan-percetakan swasta yang lebih kecil. Personel dikirim ke Mesir untuk pelatihan teknis. Percetakan tambahan kemudian muncul di berbagai wilayah Kerajaan, termasuk beberapa di Makkah, Madinah, dan Jeddah. SPA tidak menyebut jumlah percetakan yang diakuisisi, jumlah personel yang dilatih, atau nama percetakan swasta yang dimaksud dalam laporan tersebut.

Mengapa sebagian buku dicetak dalam bahasa Urdu dan Jawa? SPA menyebut sebagian edisi diproduksi dalam bahasa selain Arab, seperti Urdu dan Jawa, dalam rangka menyebarkan pengetahuan dan melestarikan warisan Arab dan Islam. Pencetakan dilakukan di Kerajaan, Mesir, India, dan Levant. Laporan tidak menjelaskan berapa banyak judul yang dicetak dalam masing-masing bahasa atau siapa pembaca yang dituju. Rincian mengenai mitra percetakan di luar negeri juga tidak disampaikan.

Apa yang tidak dijelaskan SPA tentang periode ini? SPA tidak merinci judul-judul buku yang dicetak, nama percetakan swasta yang diakuisisi, jumlah percetakan yang dibangun, maupun anggaran yang dikeluarkan King Abdulaziz. Laporan juga tidak menyebut bagaimana distribusi buku gratis kepada pelajar dijalankan atau seberapa luas jangkauannya. Karena itu, gambaran yang tersedia adalah kerangka kebijakan dan capaian angka, bukan potret rinci kehidupan pembaca pada masa itu.

Selengkapnya tentang topik ini: Budaya, Berita KSA